KONTENJATENG.COM - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah jadi sorotan publik.
Salah satunya adalah pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Pilkada tak langsung bisa mengembalikan sistem sentralisasi seperti politik di masa lalu.
Ray Rangkuti juga menyebut ada beberapa mudarat jika pemerintah melaksanakan Pilkada tak langsung untuk pemilihan umum (Pemilu) selanjutnya.
Pilkada Lewat DPRD Tak Cocok dengan Sistem Desentralisasi
Indonesia saat ini menganut sistem desentralisasi, sehingga menurut Ray, tidak ada alasan untuk Pilkada melalui penunjukkan DPRD.
“Kalau misal desain kita ketatanegaraan kita sentralisme seperti yang dulu, mungkin masih ada argumen untuk mengatakan DPRD-nya dipilih aja, toh mereka mewakili pemerintah pusat,” ucao Ray dikutip dari tayangan siniar di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis, 15 Januari 2026.
“Tapi, kalau desain kita desentralisasi seperti yang sekarang, itu tidak relevan lagi pemerintah kepala daerah dipilih oleh DPRD,” lanjutnya.
Pasalnya, kepala daerah menurut Ray harus menjadi representasi dari daerah tersebut.
“Kalau dulu lebih kuat representasi dari pemerintah nasional karena kita sentralisme. Jadi, segala sesuatu harus sesuai keinginan pemerintah pusat,” lanjutnya.
Sementara saat ini, dengan sistem desentralisasi, kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga menurutnya tak relevan jika dipilih DPRD.
Indonesia Punya Banyak Partai Politik
Banyaknya jumlah partai politik membuat pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi tidak relevan.
“Kalau pada akhirnya DPRD, ngapain banyak parpol? Kan kembali ke zaman orde baru, cukup tiga parpol,” tuturnya.
“Ngapain banyak-banyak, nggak ada yang berbeda. Sama aja. Warna aja beda sama simbol,” imbuhnya.
Pilkada tak langsung ini, kata Ray Rangkuti juga berpotensi untuk mengecilkan jumlah partai politik yang ada saat ini.