Biaya Perbaikan Imbas Kerusakan Gedung DPRD hingga Fasum Capai Rp900 M, Ditargetkan Rampung dalam 6 Bulan

KONTENJATENG.COM - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan dana mencapai Rp900 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum hingga gedung pemerintahan yang rusak usai aksi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia, pada pekan lalu.

Sebelumnya diketahui, kerusakan terjadi di sejumlah kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Di kawasan Ibu Kota, layanan Transjakarta mencatat tujuh halte BRT hangus terbakar dan 16 halte lainnya mengalami kerusakan. Kejadian serupa juga menimpa beberapa Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Salah satu kasus paling menonjol adalah pembakaran Gedung DPRD di Makassar. Insiden ini menambah panjang daftar fasilitas publik yang harus segera diperbaiki agar masyarakat bisa kembali menggunakannya dengan nyaman.

Baca Juga: Rencana Kota Modern AS di Gaza Bocor, Diduga Libatkan Investor dengan Dana Fantastis Rp1.600 Triliun

Perihal itu, kini Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebut biaya perbaikan Gedung DPRD hingga fasum itu bersumber dari anggaran darurat yang memang disediakan untuk kondisi tak terduga, seraya menegaskan pihaknya sudah menghitung kebutuhan dana perbaikan.

“Biayanya total seluruh Indonesia kemarin kita hitung, hampir sekitar Rp900 miliar, hampir ya, total Rp800 sekian. Mulai dari ringan, berat, dan sedang,” kata Dody kepada awak media di Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 2 September 2025.

Dody menjelaskan, perbaikan dilakukan dengan menyesuaikan tingkat kerusakan. Fasilitas yang mengalami kerusakan berat membutuhkan waktu pengerjaan lebih lama dibandingkan yang rusak ringan.

Baca Juga: Jasa Marga Kucurkan Dana Rp80 Miliar untuk Perbaikan 7 Gerbang Tol yang Rusak usai Aksi Demo di DKI Jakarta

Perbaikan fasilitas dengan kerusakan berat, lanjut Dody, bisa memakan waktu hingga 6 bulan. Sedangkan untuk kerusakan sedang, target waktu yang dibutuhkan sekitar 3 hingga 4 bulan.

Sementara itu, fasilitas yang mengalami kerusakan ringan ditargetkan rampung dalam hitungan hari.

“Kalau ringan tuh kita targetkan kurang dari satu minggu harus sudah selesai. Kayak cuma kaca-kaca rusak, itu maksimum tujuh hari,” jelas Dody.

Kementerian PU juga menegaskan akan mengutamakan perbaikan fasilitas publik yang paling vital agar layanan masyarakat tidak terganggu terlalu lama. Beberapa proyek perbaikan sudah mulai berjalan di lapangan.

Baca Juga: Vanenburg Tantang Pemain Naturalisasi Garuda Muda U-23 Buktikan Kualitas di Kualifikasi Piala Asia 2026

Dody juga menjelaskan, pemerintah berharap masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Di sisi lain, upaya perbaikan ini dinilai menjadi langkah penting agar fasilitas publik kembali bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat.*