Eks Kadis PUPR Sumut Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara di Skandal Korupsi Proyek Jalan Senilai Rp165,8 Miliar

Usai persidangan, Eko menegaskan KPK tidak mencantumkan nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam daftar saksi.

Baca Juga: Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng Galang Kekuatan ASN Bantu Pekerja Rentan

“Kalau di data berkas penyidik memang saksi tersebut tidak ada,” ujar Eko kepada awak media di Pengadilan Tipikor Medan, Sumut, pada Rabu, 19 November 2025.

Total saksi dalam kasus ini mencapai 120 orang, tetapi jaksa menyatakan hanya sekitar 30–50 saksi yang akan dihadirkan sesuai kebutuhan pembuktian dakwaan.

KPK Tegaskan Belum Temukan Keterlibatan Bobby

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa lembaganya belum menemukan indikasi keterlibatan Bobby Nasution dalam perkara ini.

“Sampai dengan saat ini, belum,” kata Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta, pada Selasa, 18 November 2025.

Budi menyebut, belum ada agenda pemanggilan Bobby, tetapi tidak menutup kemungkinan mengikuti perkembangan fakta persidangan.

Baca Juga: Paspor Elektronik Republik Indonesia dengan Fitur Keamanan Terbaru Bertinta Khusus, Mulai Diterbitkan November 2025

Latar Belakang OTT dan 2 Klaster Korupsi

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025 di Mandailing Natal.

KPK kemudian menetapkan 5 orang tersangka, yakni, Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, Akhirun Piliang, dan Rayhan Dulasmi Piliang.

Di sisi lain, perkara ini terbagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama terkait empat proyek jalan di Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua mencakup dua proyek Satker PJN Wilayah I Sumut.

Sebagai catatan, total nilai proyek di kedua klaster mencapai Rp231,8 miliar.

Modus Korupsi: Pengaturan Tender melalui E-Katalog