Baliho Puan Dihujat, Politikus PDIP: Hak Politik Manusia Dirampas?

KONTENJATENG.COM - Pemasangan baliho Ketua DPR Puan Maharani di tengah pandemi Covid-19 itu pun mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak, karena dinilai tidak menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat.

Menanggapi kritikan tersebut, Politikus PDIP Kapitra Ampera menilai tidak ada yang salah dalam pemasangan baliho Puan Maharani.

Meski di tengah pandemi Covid-19, dia menekankan hal itu bukan berarti juga merampas hak-hak politik seseorang.

Hal itu disampaikan dalam acara Catatan Demokrasi yang diunggah di kanal Youtube pada Selasa, 10 Agustus 2021.

“Sekarang begini, apakah dengan ada pandemi itu, semua hak-hak politik manusia dirampas? Pandemi itu sudah diatasi oleh eksekutif, dan legislatif kerja mengawasi eksekutif, bagaimana pandemi ini diatasi,” kata Kapitra Ampera, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube tvOneNews, Rabu, 11 Agustus 2021.

Baca Juga: Ada Lomba Balap Sendok dalam Pesta Merdeka Indonesia di Swiss, Simak Keseruannya

Dia menambahkan bahwa meski berada di dalam penanganan pandemi Covid-19, hak politik seseorang secara personal tidak boleh dirampas.

“Tapi ada hak-hak personal yang melekat ya, yang juga tidak boleh dirampas,” ucap Kapitra Ampera.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemasangan baliho tersebut justru membuka lapangan kerja baru di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat ini.

Sehingga, pemasangan baliho, termasuk baliho Puan Maharani pun dinilai memberikan manfaat kepada orang lain.

“Kedua, kalau baliho itu dibuat, itu kan ada lapangan kerja baru dalam masa PPKM ini ya, itu UKM kan hidup jadinya. Jadi ada cross-job namanya ya, sehingga semua itu punya kemanfaatan,” tutur Kapitra Ampera.

Baca Juga: Semua Calon Pemimpin Blora Wajib datang ke 'Mbah Gilang' Jika Ingin Jadi, Berikut Penjelasannya

Akan tetapi, sebagian masyarakat hanya melihat dalam aspek kedangkalan politik, sehingga semua itu dianggap sebagai permasalahan.

“Cuma karena kita melihat dalam aspek banality of political, kedangkalan berpolitik, semua itu dianggap suatu permasalahan yang dipertentangkan menjadi suatu konflik dan polemik,” ujar Kapitra Ampera.***