KONTENJATENG.COM - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Dody Hanggodo, berjanji akan membangun kembali gedung DPRD dan Pemerintah Kota Pekalongan dari nol.
Dirinya turut memastikan secara langsung bangunan gedung yang memang hangus terbakar dan rusak parah, akibat insiden aksi anarkis massa pendemo pada Sabtu 30 Agustus 2025. Berdasarkan hasil kajian tim teknis Kementerian PU, kondisi bangunan dinyatakan rusak berat sehingga harus diratakan dengan tanah dan dibangun ulang dengan desain baru.
''Ini termasuk kategori rusak berat. Jadi, harus dirobohkan dan dibangun ulang. Masalahnya blueprint bangunan pun ikut terbakar dalam insiden tersebut. Kami akan mendesain ulang, tapi dengan konsep dan model yang mirip dengan bangunan lama, agar tidak kehilangan identitasnya,'' ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Dody Hanggodo.
Baca Juga: Ketersediaan BBM Non-Subsidi di SPBU Swasta Banyak yang Kosong, Begini Penjelasan Wamen ESDM
''Target penyelesaiannya sekitar akhir 2026, tapi kami berharap bisa lebih cepat,'' papar dia ketika meninjau langsung lokasi terbakarnya Gedung DPRD dan Pemerintah Kota Pekalongan, Minggu 7 September 2025.
Dody Hanggodo menjelaskan, pembangunan akan dilakukan bersamaan untuk gedung kantor Wali Kota dan DPRD mengingat keduanya berada dalam satu kompleks.
Namun, apabila ada usulan pemindahan gedung DPRD ke lokasi lain, hal tersebut masih harus dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan karena menyangkut aturan penggunaan APBN untuk aset baru.
''Soal usulan dari Pak Wali Kota, gedung DPRD dipindahkan ke lokasi lain, kami masih belum yakin apakah APBN bisa digunakan untuk itu. Namun, nanti akan didiskusikan dengan Menteri Keuangan. Kalau diperbolehkan, tentu akan dipindahkan, jika tidak, maka tetap dibangun di lokasi semula,” terangnya.
Terkait pembiayaan, Dody Hanggodo memperkirakan kebutuhan dana pembangunan kantor Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan mencapai Rp80 hingga Rp90 Miliar. Namun jumlah pastinya masih menunggu kajian teknis lebih detail.
“Hitungan awal kasar untuk recovery gedung pemerintahan di seluruh Indonesia yang terdampak aksi anarkis mencapai Rp1,1 hingga Rp1,2 Triliun. Kota Pekalongan termasuk prioritas, bersama Kediri dan Makassar, karena gedungnya habis terbakar,” imbuhnya.
Menteri Dody Hanggodo menegaskan, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, seluruh gedung pemerintahan yang terdampak aksi anarkis harus segera ditangani dengan pembiayaan dari APBN.
“Kita tidak ingin kepala daerah tidak punya kantor, begitu juga DPRD tidak bisa berfungsi. Maka dari itu, permasalahan ini harus segera kita selesaikan,” katanya.