KONTENJATENG.COM, SEMARANG - Upaya penghematan energi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai terlihat nyata dari kebiasaan sehari-hari para aparatur sipil negara (ASN). Salah satunya melalui gerakan bersepeda ke kantor atau bike to work yang kini mulai digaungkan.
Pagi itu di Kota Semarang, sejumlah ASN tampak mengayuh sepeda menuju kantor pemerintahan. Di tengah lalu lintas kendaraan bermotor, mereka memilih alternatif ramah lingkungan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam penghematan energi.
Kepala Bagian Hukum Setda Jateng, Haerudin, menjadi salah satu yang mulai rutin bersepeda dari rumahnya di kawasan Pudak Payung. Ia menempuh jarak sekitar 17 kilometer menuju kantor gubernur.
“Sekitar satu jam perjalanan. Lumayan, tapi ini jadi tantangan sekaligus pengalaman,” ujarnya, dikutip dari jatengprov.go.id, Kamis (9/4/2026).
Bagi Haerudin, bersepeda bukan sekadar pilihan transportasi, melainkan bagian dari upaya menghemat energi sekaligus membangun budaya kerja baru di lingkungan birokrasi.
“Selain hemat energi, ini juga membentuk budaya kerja. Kita memberi contoh bahwa hidup hemat itu bisa dimulai dari hal kecil,” katanya.
Baca Juga: Pemkot Semarang Akan Terapkan WFH ASN Setiap Jumat, Siapkan Formula Kerja Baru
Ia menilai, kebiasaan sederhana seperti bersepeda dapat menjadi pintu masuk untuk perubahan yang lebih besar, termasuk penghematan listrik dan bahan bakar di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari.
Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang turut bersepeda bersama jajaran pejabat lainnya menuju kantor. Menurutnya, penghematan energi tidak boleh berhenti pada imbauan semata.
“Ini bukan hanya perintah, tapi harus dibudayakan. Bisa melalui olahraga, kerja tepat waktu, hingga pengaturan kerja seperti WFH,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah-langkah seperti bike to work, penghematan listrik, hingga efisiensi penggunaan bahan bakar merupakan bagian dari strategi besar menuju kemandirian energi di Jawa Tengah.
Sejauh ini, provinsi tersebut telah mengembangkan ratusan desa mandiri energi. Selain itu, sektor industri juga didorong untuk beralih ke energi terbarukan melalui berbagai insentif yang diberikan pemerintah.
Namun, di sisi lain, penghematan energi juga diiringi dengan pengawasan ketat. Gubernur menyoroti distribusi LPG 3 kilogram yang kerap mengalami kelangkaan di masyarakat, meskipun secara data stok sebenarnya mencukupi.
Baca Juga: Pemprov Jateng Siapkan Aturan WFH ASN, Berlaku Setiap Jumat Mulai April 2026
Ia menegaskan bahwa LPG subsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga, nelayan kecil, dan pelaku usaha mikro. Penyalahgunaan, termasuk penimbunan atau penggunaan oleh usaha yang tidak berhak, akan ditindak tegas.