Janji Puan Maharani: DPR akan Berbenah hingga Terbuka Mendengar Aspirasi Rakyat

KONTENJATENG.COM - Ketua DPR RI, Puan Maharani, berjanji pihaknya akan terus melakukan pembenahan dan evaluasi.

Tak hanya itu, dirinya juga memastikan bahwa DPR akan lebih terbuka dan aspirasi masyarakat akan didengar.

“Kami akan mengevaluasi, kami berbenah diri, kami akan terus mendengar aspirasi rakyat dan semua elemen bangsa dengan lebih terbuka, lebih baik dalam membangun bangsa,” ujar Puan dalam keterangan resminya pada Rabu, 3 September 2025.

Baca Juga: Istana Jelaskan Kriteria Polisi yang Dapat Naik Pangkat: yang Jadi Korban Tindak Anarki oleh Pelaku Anarki

“DPR mendengarkan semua masukan dan akan menindaklanjuti sesuai mekanismenya, ini bagian dari upaya pembenahan yang nyata dan bertanggung jawab,” imbuhnya.

Politikus dari fraksi Partai PDI-P itu juga menegaskan DPR akan terus aktif mendampingi setiap proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

“DPR akan terus bersinergi dengan Pemerintah. Kita satu barisan dalam membangun bangsa, tentu dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai konstitusi,” terangnya.

Ia juga meminta agar semua pihak menjaga kondusifitas dan tetap saling menghormati satu sama lain.

Baca Juga: Pastikan Bukan karena Langka, Mentan Sebut Stok Beras di Ritel Modern Kosong Akibat Perubahan Distribusi

Menurutnya, cara tersebut menjadi salah satu upaya untuk membangun bangsa.

“Kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa, semua harus menahan diri, dan jangan saling menyakiti. Kita saling menghormati dan saling menjaga,” ujarnya.

Mengenai pencabutan beberapa kebijakan internal DPR seperti yang diinstruksikan oleh Prabowo, Puan menyatakan kalau hal itu akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu kebijakan yang akan dicabut seperti besaran tunjangan anggota dewan dan mengenai kunjungan ke luar negeri.

Baca Juga: Jasa Marga Kucurkan Dana Rp80 Miliar untuk Perbaikan 7 Gerbang Tol yang Rusak usai Aksi Demo di DKI Jakarta

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” imbuh mantan Menko PMK itu.