KONTENJATENG.COM - Polemik kosongnya bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) milik swasta makin memanas.
Setelah sempat audiensi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, kini para pengusaha SPBU swasta ‘mengadu’ ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Pertemuan para pengusaha tersebut untuk memastikan nasib investasinya di Indonesia di tengah permasalahan kekosongan stok BBM tersebut.
Bahlil Tepis Anggapan Pemerintah Menjegal Investasi SPBU Swasta
Baca Juga: Respons Singkat Menkeu Purbaya soal Wacana Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai Jatah APBN
Masih ruwetnya penyelesaian kekosongan BBM tersebut memunculkan isu lain, yakni pemerintah yang mencoba mengganjal investasi di SPBU swasta.
Anggapan itu langsung ditepis oleh Bahlil dengan mengingatkan lagi bahwa pemerintah sudah memberikan seluruh jatah kuota impor kepada SPBU swasta.
Menurut Bahlil, izin impor SPBU swasta pada tahun 2025 ini sudah 100 persen dan ditambah 10 persen lebih banyak dari tahun lalu, sehingga total menjadi 110 persen.
“Semuanya kita kasih, bukan enggak kita kasih. Jadi apanya? 110 persen itu kan harusnya udah paten kali itu kan. Jadi apanya investasi yang kita halangi,” ujar Bahlil kepada awak media di Jakarta Convention Center pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Selain itu, Bahlil juga mengatakan bahwa para pengusaha SPBU swasta harus mengikuti aturan negara.
“Menyangkut SPBU swasta, kita menghargai semua investasi yang ada, tapi swasta juga harus mengikuti aturan yang ada, bukan berarti kita tidak membiarkan semuanya,” imbuhnya.
Kunjungan Pengusaha SPBU Swasta ke BKPM
Baca Juga: Firnando Ganinduto: Reklamasi BUMN Tambang Harus Nyata, Bukan Sekadar Laporan
Sebelumnya, sejumlah SPBU swasta menyambangi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendiskusikan tentang kekhawatiran masa depan investasinya di Indonesia.
Kosongnya stok BBM itu memberikan gangguan pada rencana bisnis SPBU swasta, namun di sisi lain, ada pemerintah yang harus menjaga neraca impor.
Artikel Terkait
Kata Menkeu Purbaya untuk Fresh Graduate dan Pencari Kerja di Tengah Laporan Bank Dunia soal Maraknya Pekerjaan Informal di Indonesia
Hotman Paris Masih Pertanyakan Bukti Nadiem Makarim Dijadikan Tersangka, Sentil Keras Kejaksaan dengan Klaim Audit BPKP
Buntut Penolakan Publik, 6 Atlet Israel Dipastikan Absen di Kejuaraan Dunia Senam Jakarta
Saat Data dan AI Menjadi Mesin Baru Pertumbuhan Asuransi Indonesia
Menilik Proses Hukum Ambruknya Ponpes Al Khoziny: 17 Saksi Diperiksa hingga Naik Status Penyidikan
BGN Libatkan 5.000 Chef Profesional Demi Suksesnya Program Makan Bergizi Gratis yang Masih Dihantui Masalah Keamanan Pangan
JPP Promedia Gelar Forum Diskusi Bersama Suzuki Indomobil Sales, Bahas Perang Harga di Industri Otomotif hingga Strategi di Pasar Hybrid
Riwayat Kelam Ammar Zoni: Dari Rehabilitasi ke Jeruji, Kini Terlibat Jual Beli Narkoba di Rutan
Firnando Ganinduto: Reklamasi BUMN Tambang Harus Nyata, Bukan Sekadar Laporan
Respons Singkat Menkeu Purbaya soal Wacana Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai Jatah APBN