KONTENJATENG.COM, - Pemerintah melalui Kementerian Agama meminta para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menghindari perilaku hedonisme yang dapat menyakiti hati masyarakat.
Demikian disampaikan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Tarmizi Tohor sehubungan dengan dugaan adanya penyelewengan dana umat oleh organisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dalam laporan investigasi Majalah Tempo, sejumlah pimpinan organisasi pengumpulan dana umat itu mendapat fasilitas seperti gaji ratusan juta hingga fasilitas kendaraan operasional yang mewah.
"Seperti menunjukkan hidup yang bermewah-mewahan karena akan menimbulkan persepsi buruk dari publik," ujar Tarmizi di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022.
Tarmizi ingin lembaga amil zakat fokus dalam pengelolaan maupun pendistribusian dana umat secara optimal dan tepat sasaran demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu para pimpinan di LAZ juga mesti jadi contoh bagi masyarakat.
Sementara untuk izin, kata dia, Kemenag hanya mempunyai kewenangan tentang izin operasional terhadap lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) atas dasar surat rekomendasi dari Baznas.
"Dalam kasus lembaga ACT yang saat ini jadi sorotan publik, adalah wewenang dari Kementerian Sosial yang mengeluarkan izin mereka," jelasnya.
Di sisi lain, Kemenag juga terus berupaya memberikan jaminan keamanan terhadap pengelolaan dana ZIS yang dilakukan Baznas dan LAZ melalui audit kepatuhan syariah.
"Hal ini dilakukan agar jangan ada lagi penyelewengan dana ZIS yang telah dipercayakan oleh umat kepada lembaga pengelola zakat," tambahnya.
Sebelumnya, Forum Zakat (FOZ) menyebut bahwa lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) bukan bagian dari organisasi maupun ekosistem pengelola zakat di Indonesia.
Baca Juga: Karang Taruna Gelar Pasar Rakyat Dorong Perekonomian UMKM dan Warga Mijen
Ketua FOZ Bambang Suherman mengatakan konstruksi regulasi dan mekanisme pengawasan bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia sangat ketat. Sesuai dengan UU 23/2011 tentang pengelolaan zakat, terdapat mekanisme pengawasan yang berlapis dan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam.
Mekanisme pengawasan OPZ melibatkan Kementerian Agama, Baznas, MUI, hingga yang lainnya. Hal ini ditujukan agar bisa meminimalkan potensi penyelewengan dana publik serta konflik kepentingan di dalam tubuh organisasi pengelola zakat.(**)