"Partisipasi masyarakat dalam pilkada ini sangat penting. Jangan sampai kita hanya bisa mengecam pemimpin tetapi kita tidak ikut andil dalam Pilkada," paparnya.
Edy juga memerintahkan pengurus untuk melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat saat pencoblosan. Perilaku yang menjadi sasaran pengamatan di antaranya adalah kehadiran ke TPS. Apakah kehadiran masyarakat ke TPS tersebut dikarenakan kesadaran demokrasi atau karena faktor yang lain.
"Hasil pengamatan nantinya akan dijadikan laporan kepada DPP GMPK untuk menjadi kajian nasional dan dijadikan rekomendasi buat pemerintah," lanjutnya.
Berkaitan dengan calon bupati yang masih menggunakan money politics, Edy menyerahkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia berharap, Pilkada 2020 ini menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah dan pro rakyat.
"Pemimpin yang murni karena dorongan dari rakyat, bukan karena ambisi pribadi atau kelompok," tandasnya.
Momentum Pilkada yang jatuh pada 9 Desember dan bersamaan dengan hari antikorupsi sedunia bisa dijadikan momentum terpilihnya pemimpin atau kepala daerah yang bersih dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. (Auf/Kj)
