Masyarakat Karanganyar Curhat ke Gubernur Luthfi Soal Lingkungan dan Pendidikan

KONTENJATENG.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengadakan silaturahmi dengan puluhan warga dalam acara bertajuk Ngobrol Bareng Pak Luthfi (Ngopfi) di Pendopo RM Said, Kabupaten Karanganyar, pada Senin, 10 Maret 2025.

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat, tokoh agama, pegiat lingkungan, lurah, camat, bupati, wakil bupati, dan Forkopimda setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Luthfi mendengarkan, mencatat, dan menjawab berbagai persoalan yang disampaikan oleh masyarakat setempat.

Baca Juga: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Instruksikan Penutupan Cepat Tanggul Jebol di Grobogan

Aspirasi yang muncul malam itu mencakup masalah akses pendidikan, efisiensi anggaran yang berdampak pada okupansi hotel, eksploitasi lahan di Gunung Lawu, pertanian, serta isu sosial lainnya.

Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Dewan Pendidikan Karanganyar adalah kekurangan sebaran satuan pendidikan di Kecamatan Tasikmadu dan Jaten.

Warga berharap masalah ini segera diatasi dengan penambahan satuan pendidikan baru.

Menanggapi hal ini, Ahmad Luthfi mengapresiasi masukan tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng serta Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Baca Juga: Wali Kota Semarang Agustina Siap Realisasikan Dana Operasional RT dan PKK

“Kita akan membuat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita bahas bersama agar konsep yang dihasilkan bisa langsung dinikmati masyarakat di Jawa Tengah,” ujar Mantan Kapolda Jateng tersebut.

Silaturahmi Gubernur Jateng di Karanganyar ini merupakan daerah keempat yang dikunjungi, setelah Jepara, Kudus, dan Kendal.

Baca Juga: Gus Yasin: Pembangunan Harus Selaras Pusat Provinsi dan Daerah

Acara ini adalah bagian dari rangkaian "Selapanan Gubernur Jawa Tengah", di mana Ahmad Luthfi berkeliling ke 35 kabupaten/kota untuk menyerap aspirasi, menggali potensi, dan mengidentifikasi masalah kemasyarakatan yang akan diintegrasikan menjadi kebijakan.