230 Lapak Liar di Jalan Hadi Soebeno Semarang Akan Ditertibkan, Imbas Proyek Pelebaran Jalan

KONTENJATENG.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP ) Kota Semarang akan melakukan penertiban terhadap 230 lapak liar yang berdiri di Jalan Hadi Soebeno, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum Yoga Utoyo menjelaskan penertiban bakal dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pedagang, Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Perhutani.

Penertiban, kata dia, dilakukan lantaran akan adanya proyek pelebaran jalan.

“Sekarang ini kan jalan raya Hadi Soebeno sudah padat baik saat pagi hari maupun sore hari, ini selalu macet. Nah kemudian dinas Pekerjaan Umum ada rencana pelebaran jalan di tahun 2022. Sebagian tanah yang ditempati PKL itu merupakan Aset Pemerintah kota. Sementara yang belakang menempati aset hutan. Maka nanti yang depan akan kita tertibkan agar bisa untuk pelebaran jalan,” kata Yoga di sela memimpin rapat mediasi penertiban PKL di Kantor Kecamatan Mijen, Senin (13/12).

Baca Juga: NONTON LAYANGAN PUTUS LEBIH LENGKAP ! Berikut Link Download dan Nonton Serial Layangan Putus Episode 1 - 8

Para pedagang kata dia, tak hanya ditertibkan. Namun rencananya pedagang bakal direlokasi masuk ke dalam aset Perhutani yang akan dijadikan rintisan wisata.

“Nanti Perhutani akan mengajukan ijin dulu ke kementerian. Jika jadi, maka akan ada perjanjian antara pedagang dan Perhutani,” jelasnya.

Ia mengaku belum tahu kapan penertiban akan dilakukan. Ini karena masih menunggu kesepakatan.

Sementara itu, Wakil Administratur KPH Kendal Gatot Farid Prabowo menuturkan berdasar data yang ada, terdapat sekitar 230 pedagang yang mendirikan tempat usaha tanpa ijin diatas tanah Perhutani mulai dari depan Pasar Ace hingga Depan Kantor Kecamatan Mijen.

Baca Juga: 5 Zodiak ini Memberikan Aura Postif dan Gelak Tawa Dengan Temannya, Salah Satunya Sagitarius

“Pada prinsipnya kami akan menertibkan pedagang yang ada di kawasan Hutan. Secara aturan memang hutan tidak boleh untuk warung warung gitu. Tapi kalau dibubarkan bakal ada konflik sosial. Sehingga saat ini kita dari Perhutani usaha cari payung hukum supaya mereka jadi resmi,” kata Gatot.

Oleh karena itu kata dia, pihaknya saat ini tengah mengajukan izin ke Kementerian Kehutanan untuk pembangunan rintisan wisata. Tujuannya agar para pedagang bisa ditarik masuk berdagang di area rintisan wisata.

“Ketika nanti ijinnya sudah ada, maka nantinya kita akan gandeng Pemkot untuk penertiban dan penataan pedagang. Salah satu pertimbangan penataan adalah unsur estetika. Karena bangunannya kan engga tertata rapi. Sak karepe dewe. Kita gandenglah Pemkot agar penataannya makin indah,” jelasnya.

Baca Juga: Kode Redeem FF Free Fire Hari Ini Senin 13 Desember 2021 FF11NJN5YS3E, Klaim Sekarang di reward.ff.garena.com

Ia menuturkan 230 an pedagang itu mendirikan lapak sejak sekitar delapan tahun lalu.

“Mereka para pedagang ini yang bagian belakang masuk wilayah Perhutani, kalau yang depan mereka berdiri di lahan depan,” pungkasnya.***