SEMARANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah meminta perlu adanya penataan kembali terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 .
FPKB menilai, postur anggaran dan penyusunan program tahun 2021 masih didasarkan pada kondisi normal, padahal saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
“Harusnya postur anggaran memperhatikan skenario terburuk di tahun 2021 pandemi masih berlangsung. Atau minimal program lebih fokus pada dampak Covid-19, baik dibidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan,” ujar juru bicara FPKB DPRD Jateng Mukhlis saat membacakan pandangan umum fraksi terkait Raperda APBD 2021 Jawa Tengah, Senin (21/9/2020).
“Kebijakan pembangunan dengan skala prioritas dan juga lebih mendasarkan kepada beberapa aspek. Antara lain proyeksi pendapatan / pajak daerah, evaluasi program melalui penyempurnaan target kinerja dan target RPJMD 2028 – 2023,” bebernya.
Tentunya, lanjut Mukhlis, kondisi seperti ini berdampak besar pada kondisi APDB ke depan. Kondisi ini, jelas dia, adalah tantangan berat yang harus benar-benar menjadi perhatian serius Gubernur Jawa Tengah.
“Yakni untuk menata ulang proses penganggaran sekaligus mengantisipasi dan mengambil langkah solutif, tindakan preventif terhadap wabah Covid-19 di Jawa Tengah yang masih saja terus bertambah,” terangnya.
Anggota Komisi B DPRD Jateng ini membeberkan, dalam Nota Keuangan RAPBD 2021, proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp26,5 triliun, atau naik sejumlah Rp560 miliartau 2,15 % dari APBD Perubahan tahun anggaran 2020 sebesar Rp26,01 triliun.
