KONTENJATENG.COM - Laksamana Angkatan Laut AS, John Aquilino kembali memperingatkan China bahwa Amerika Serikat mempunyai militer terbesar di dunia.
Demikian disampaikan John Aquilino dalam Konferensi Keamanan Aspen tahunan pekan lalu. Pernyataan ini disampaikan menyusul konflik antara China dengan Taiwan.
John Aquilino yang juga kepala Komando Indo-Pasifik AS, menyatakan prihatin atas tindakan China terhadap Taiwan. Dia meyakinkan AS berada dalam posisi untuk mengambil tindakan militer terhadap China.
Ditanya tentang kemampuan AS untuk mempertahankan Taiwan, Aquilino menepis anggapan bahwa AS sedang mengalami kemunduran.
Baca Juga: Soroti Konflik di Afganistan, Jusuf Kalla Menilai Perlu Genjatan Senjata dan Win-Win Solution
“Saya ingin menjadi sangat jelas, kami memiliki militer terbesar di dunia di planet ini.
Kami di sini untuk terus beroperasi untuk memastikan perdamaian dan kemakmuran di seluruh kawasan, dan kami harus berada dalam posisi untuk memastikan bahwa status quo tetap seperti yang berlaku di Taiwan,” katanya, dikutip dari Wsws.org, Rabu, 11 Agustus 2021.
Sementara itu, Jenderal Charles Flynn, komandan US Army Pacific, juga membuat pernyataan serupa selama konferensi pers pekan lalu.
Baca Juga: Bupati Kendal Akan Carikan Solusi Untuk Nelayan Kendal, Terakait Keterbatasan Kuota Subsidi BBM
“Angkatan Darat (US Army) selalu dapat dengan cepat dikerahkan. Dan kami memiliki berbagai kekuatan di sini di Pasifik—dari pasukan masuk paksa hingga pasukan bermotor hingga dukungan, komunikasi, dunia maya, peperangan elektronik, intelijen, bantuan pasukan keamanan… yang dapat bergerak dengan cepat dan dalam skala besar," kata Jenderal Charles Flynn.
Hal itu ia sampaikan saat ditanya kemampuan AS untuk melawan invasi China ke Taiwan.
Amerika Serikat terus menuduh China melakukan agresi potensial terhadap Taiwan. Namun, AS sendiri yang mengganggu status quo yang telah menopang hubungan Beijing-Washington selama 50 tahun.
Pembentukan hubungan diplomatik AS-China itu terjadi setelah kunjungan Presiden Nixon ke China pada tahun 1972 didasarkan pada pengakuan Washington terhadap kebijakan "Satu China" yakni Beijing adalah pemerintah yang sah dari seluruh China, termasuk Taiwan.
Sebelumnya, pemerintah AS memberikan lampu hijau potensi penjualan senjata AS lainnya ke Taiwan, dengan paket senilai 750 juta dolar AS yang mencakup sistem artileri baru 40 Howitzer Self-Propelled Medium M109A6 dan peralatan terkait.(**)