KONTENJATENG.COM - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan digelar dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan 2026.
Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, menghadiri rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, dan dihadiri para pimpinan DPRD serta anggota dewan.
Sukirman menyampaikan jika pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun 2026, yang saat ini tengah dibahas di DPRD, setelah sebelumnya Pememrintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan nota keuangan.
''Salah satu hal yang dibahas yaitu terkait pendapatan asli daerah (PAD). Mereka mengapresiasi atas laporan dan kebijakan Bupati Pekalongan, yang berencana menaikan hal tersebut. Pertanyaan yang diajukan, banyak menyangkut teknis-teknis yang akan dilakukan untuk menaikkan pendapatan asli darah,'' ujar Sukirman, usai rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu 8 Oktober 2025.
''Kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) akan difokuskan pada peningkatan retribusi dan pajak. Namun yang pasti, langkah yang diambil jangan sampai membebani masyarakat secara luas,'' kata Wakil Bupati Pekalongan.
Selain isu pendapatan asli daerah (PAD), tambah Sukirman, fraksi-fraksi juga menyoroti pentingnya peningkatan investasi dan penguatan pelayanan dasar masyarakat. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Dikatakan, DPRD Kabupaten Pekalongan meminta agar investasi dibuka secara luas. Kemudian ada pula catatan kritis dari dewan terkait sektor pariwisata daerah, yang selama ini dinilai masih perlu pembenahan dan pengembangan lebih lanjut.
'''Masukan mengenai pariwisata akan ditanggapi secara komprehensif dalam paripurna berikutnya dengan data-data yang lebih aktual. Ini juga bisa menjadi andalan peningkatan pendapatan daerah (PAD) dari sektor retribusi,” terang Wakil Bupati Pekalongan.
Sukirman menambahkan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan terus berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD, guna menyempurnakan rancangan APBD Tahun 2026.
''Harapannya, dapat menjawab kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan secara lebih optimal,'' pungkas dia.***