Rapat TIMPORA Kabupaten Demak Tegaskan Komitmen Seimbangkan Investasi dan Penegakan Hukum

KONTENJATENG.COM – Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Demak hari ini menggelar rapat koordinasi di Amantis Hotel Demak, dengan mengusung tema “Peran TIMPORA dalam Menyeimbangkan Kepentingan Investasi dan Penegakan Hukum.”

Acara ini diinisiasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dan dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, antara lain Polres Demak, Kejaksaan Negeri, Kodim 0716, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja, Kesbangpol, serta perangkat pemerintah daerah lainnya.

Baca Juga: 56 Pejabat Jalani Proses Pelantikan di Halaman Setda Saat Malam Hari, Akibat Kebakaran Ruang Jlamprang Paska Aksi Anarkis Akhir Agustus 2025

Dalam kesempatan kali ini, kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Ari Widodo menyampaikan bahwa keberadaan orang asing di daerah harus diawasi secara cermat tanpa menghambat iklim investasi yang sehat.

“TIMPORA hadir untuk memastikan keseimbangan antara terbukanya peluang investasi asing dan kepatuhan terhadap hukum. Kita tidak bisa memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Keduanya harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Rapat ini menjadi wadah penting untuk berbagi data, pengalaman, serta strategi pengawasan terhadap aktivitas orang asing di wilayah Demak. Beberapa isu yang mengemuka antara lain pengawasan terhadap tenaga kerja asing, pelanggaran izin tinggal, serta perlunya keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaporan.

Baca Juga: Targetkan Cetak SDM Unggul, Bersertifikasi dan Mandiri, Pemerintah Kota Pekalongan Berikan Pelatihan Kompetensi Kepada 144 Warga

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Kesbangpol dan Dinas Tenaga Kerja menyatakan dukungannya terhadap peran TIMPORA, serta menyambut baik adanya sinergi antarlembaga guna menciptakan iklim usaha yang kondusif namun tetap taat hukum.

Sebagai penutup, seluruh peserta rapat menyepakati pentingnya koordinasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas petugas pengawasan, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam deteksi dini keberadaan orang asing yang berpotensi melanggar hukum.