KONTENJATENG.COM - Kota Semarang dihadapkan pada ancaman serius akibat penurunan muka tanah yang terjadi setiap tahun mencapai 12 cm.
Para peneliti telah mengidentifikasi titik-titik kritis di Kota Semarang yang termasuk dalam kategori zona merah akibat penurunan tanah yang signifikan setiap tahunnya.
Baca Juga: Apakah Tanggal 10 November 2023 Merupakan Hari Libur? Hari Pahlawan Nasional
Menurut Guru Besar Teknik Sipil dari Undip, Prof Dr Ir Suripin, M Eng, penurunan tanah di beberapa titik Kota Semarang cukup mengkhawatirkan.
Diantaranya yakni di sekitar wilayah Pelabuhan Tanjung Emas dan perbatasan Demak, penurunan tanah mencapai 15 cm per tahun.
Sementara di wilayah Genuk, pesisir Kota Semarang, Semarang Timur, hingga kawasan Simpang Lima, penurunan muka tanah berkisar antara 4 hingga 16 cm per tahun.
Faktor utama yang menyebabkan penurunan muka tanah di Kota Semarang adalah kombinasi antara faktor alamiah dan aktivitas manusia.
Dampak struktur tanah yang mudah terkompresi akibat kekurangan air, serta penurunan muka air laut yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, menjadi faktor krusial.
Menurut Profesor Suripin, solusi tercepat untuk menangani masalah ini adalah dengan mengisi kembali air ke dalam resapan tanah.
Baca Juga: Pengamat Politik UMY: Gibran Tetap Maju di Pilpres 2024, Tunjukkan Keluarga Jokowi Terlena Kekuasaan
Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara pengambilan dan pengisian kembali air bawah tanah sebagai langkah kritis untuk mencegah lebih lanjutnya penurunan muka tanah.
“Bagaimana mengembalikan dan meningkatkan kembali pengisian air tanah, ini bisa dilakuka hampir semua orang. Artinya tidak memerlukan biaya tinggi, mengisi air tanah itu,” katanya, saat dialog interaktif Dampak Penurunan Muka Tanah di Kota Semarang yang digelar kontenjateng.com di Hotel Horison Ultima Semarang, Rabu 8 November 2023.
Baca Juga: Kata-kata Inspiratif Hari Pahlawan 2023, Cocok Dijadikan Caption di Media Sosial
Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah budaya pengambilan air tanah yang sulit dihentikan dan kurangnya pengawasan dari pemerintah.