KONTENJATENG.COM - Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota (Pilwakot) Semarang mulai menghangat. Bakal Calon Wali Kota pun mulai mendapatkan rekomendasi dari Partai Politik.
Yang menjadi pertanyaan, siapa sosok yang paling diinginkan oleh para Seniman di kota lunpia ini?
Seniman yang juga Founder Kolektif Hysteria, Ahmad Khairudin mengungkapkan keluh kesahnya soal tokoh yang cocok duduk di kursi Wali Kota Semarang.
Baca Juga: JWOi Rayakan Ultah Pertama, Rudy Rudensia: Semakin Solid dan Bermanfaat untuk Masyarakat
Ia sebagai seniman muda menginginkan sosok Wali Kota yang mau berinteraksi dengan warganya. Dan tentunya bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.
"Wali kota yang bisa diajak bicara dan mau mendengar masukan-masukan. Tentu saja yang peduli kebudayaan," ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu (4/8/2024).
Ia menyebut, kepala daerah saat ini kurang memperhatikan kelompok seniman. Hal itu terkadang terjadi karena susahnya birokasi yang ada.
"Seperti biasa selalu ada keterbasan birokrasi baik legislatif maupun eksekutif, sebenarnya asal mereka mau saja meluangkan waktu untuk mendengarkan dengan seksama dan menerima banyak masukan tentu akan lebih baik," ujarnya.
Namun, menurutnya masih banyak orang baik yang peduli pada kota. Meskipun, terkadang pemerintah daerah hanya menganggap seni dan budaya sekedar seremonial saja.
"Dari tahun ke tahun pemahaman pemerintah akan kebudyaan sering hanya dianggap sekedar seni dan aneka tontonan padahal banyak aspek lain. Misalnya di kota lama, orang tionghoa harus diajak ngonbrol juga. Tata kelola gedung juga perlu dibicarakan," ujarnya.
Ia menyayangkan, pembangunan yang mengeluarkan anggaran besar di Kota Semarang justru malah menjauhkan komunitas seniman dari sana.
Baca Juga: Sambut Hari Pengayoman ke-79, Imigrasi se-Jateng Hadirkan Lapor Gayeng
"Misalnya Oudetrap dan sekarang sebentar lagi Nartosabdo. Mereka (Pemda) buru-buru membuat perda retribusi, pasti gagal jika pendekatannya sekedar cuan," ucapnya.
Pria yang sering dipanggil Adin itu pun merasa bingung dengan peran pemerintah daerah terhadap kebudayaan.