Pemkot Semarang Diminta Sesuaikan Kondisi Keuangan Tentang Rencana Kenaikan Transport RT/RW, Akankah Batal?

KONTENJATENG.COM - Isu kenaikan uang transport bagi Ketua RT/RW tahun 2023 saat ini sedang dalam pembahasan lagi. DPRD Kota Semarang sedang menyoroti rencana Pemkot Semarang untuk mengajukan kenaikan uang transport bagi Ketua RT/RW di tahun 2023.

DPRD berharap rencana kenaikan uang transport bagi Ketua RT/RW hendaknya disesuaikan dengan agar besaran dan harus melihat kondisi keuangan daerah.

Sodri, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Semarang mengungkapkan, pada prinsipnya dirinya sangat mendukung tentang rencana kenaikan uang transport bagi Ketua RT/RW di tahun 2023 tersebut.

Tetapi harus dilakukan dengan beberapa Pertimbangan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah di tahun 2023.

Baca Juga: Siap-siap! Dana Transport Ketua RT Di Semarang Akan Naik, Cek Jumlahnya Dibawah Sini

Dilansir dari berbagai sumber, menurut Sodri, ketua RT/RW tentunya adalah pengampu wilayah yang memiliki peran cukup vital untuk mengurusi lingkungan kemasyarakatan diwilayahnya.

Mereka sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang bertanggung jawab mengurisi dan melayani wilayah serta Masyarakat hingga di tingkat bawah.

Dengan adanya RT/RW, justru sangat membantu percepatan kinerja dari Pemkot Semarang ke Masyarakat.

"Dewan mendukung hal tersebut, selama keuangan daerah juga mencukupi. Tentunya, ini juga merupakan bentuk perhatian Pemkot kepada Masyarakat yang menjabat Ketua RT/RW," ujar dia.

Seandainya kenaikan uang transport RT/RW direalisasikan, Sodri berharap kepada Ketua RT dan RW untuk tidak berpikir bahwa jabatan yang diemban memiliki keuntungan secara finansial.

Mereka harus mengingat bahwa menjadi Ketua RT/RW lebih mengedepankan sisi sosial dalam menjalankan tugasnya.

Baca Juga: Logo dan Tema HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 Pada 17 Agustus 2022

"Mereka ini kan sifat kerjanya lebih kepada sosial untuk pengabdian Masyarakat. Jadi, jangan berfikir mencari profit tapi harus non profit. Kalau itung-itungan dalam rangka mencari keuntungan finansial, Pemkot tidak akan mampu nantinya," jelas Ketua Fraksi PKB tersebut.

Adapun berkaitan dengan rencana semua Ketua RT/RW akan mendapatkan jaminan tenaga kerja, yang diambilkan dari uang transport bulanan, Sodri mengaku kurang setuju.