Menkeu Purbaya Setel Alarm Bahaya bagi Ekonomi RI: Anggaran Triliunan Pemda Parkir di Bank, Serapan FLPP Lamban

KONTENJATENG.COM- Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti rendahnya serapan anggaran di daerah.

Terkini, Purbaya mendapatkan laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang mengungkapkan masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan belum digunakan untuk pembangunan.

Dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Oktober 2025, Tito menyebut total simpanan kas Pemda yang mencapai Rp215 triliun.

Baca Juga: Kursi Kosong Pelatih Timnas Indonesia dan Harapan yang Salah Alamat: Kisah Viral Van Gaal yang Sempat Bikin Netizen Penasaran

Dari jumlah itu, Rp64 triliun berada di tingkat provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota. DKI Jakarta tercatat memiliki saldo tertinggi sebesar Rp19 triliun lebih.

Menurut Tito, masih banyak kepala daerah yang menahan pencairan anggaran karena alasan teknis dan birokratis.

“Banyak juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu, mereka akan mengambilnya di akhir tahun. Ada juga kepala daerah yang mau mengganti kepala dinasnya, sehingga uangnya ditahan dulu,” ujar Tito.

Baca Juga: China Siap Lanjutkan Kerja Sama dengan Indonesia dalam Proyek Whoosh, Klaim Dampak Positif di Sektor Perekonomian

Kondisi ini lantas disorot oleh Purbaya. Menkeu RI itu menilai, lambatnya perputaran uang di daerah berpotensi menahan laju ekonomi nasional.

Purbaya mengingatkan, Pemda perlu segera menggerakkan dana tersebut agar ekonomi masyarakat berputar lebih cepat.

Menkeu pengganti Sri Mulyani itu mencatat, hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai 51,3 persen atau Rp712,8 triliun dari total pagu Rp1.389 triliun. Angka itu turun 13,1 persen dibanding tahun lalu.

“Dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Purbaya.

Belanja Daerah Tersendat, Ekonomi Ikut Melambat

Purbaya menjelaskan, belanja modal menurun lebih dari 31 persen, sedangkan belanja barang dan jasa turun 10,5 persen. Hal ini menjadi bukti lambatnya eksekusi anggaran yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di daerah.

Baca Juga: Setahun Kemenimipas: Perkuat Layanan Publik dan Pembinaan, Wujudkan Tata Kelola Berintegritas