Dipanggil Ke Istana dan Bertemu Presiden Prabowo Selama 2 Jam, Ignasius Jonan Sebut Tak Ada Pembicaraan soal Kereta Api Cepat Whoosh

“Nggak ada (tawaran). Kita diskusi aja, sharing pandangan sebagai rakyat,” tambahnya.

Baca Juga: Ingin Dapat Ide dan Gagasan Murni Langsung dari Masyarakat, Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Tengah Gelar Seminar Bersama Elemen Masyarakat

Ignasius Jonan Disebut Telah Menolak Proyek Whoosh Sejak Awal

Saat Kereta Api Whoosh ramai jadi pembicaraan, pengamat kebijakan publik dan pakar transportasi, Agus Pambagio mengungkapkan bahwa Ignasius Jonan merupakan salah satu yang menolak proyek tersebut.

“Saat itu, dua orang yang menolak (Kereta Api Whoosh). Satu Ignasius Jonan, dua saya. Kebetulan kami berdua membereskan kereta api,” ucap Agus Pambagio dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up pada 26 Oktober 2025 lalu.

“Dia bilang nggak setuju, saya tanya kenapa dia bilang terlalu mahal konsesinya kenapa langsung 50 tahun dan sebagainya,” imbuhnya.

Saat itu, Agus mengingatkan bahwa penolakannya pada Kereta Api Whoosh berisiko pemecatan dirinya sebagai Menteri Perhubungan.

Baca Juga: Polres Pekalongan Kota Identifikasi dan Tangkap Pelaku Perusakan Mesin ATM serta Pengambilan Uang Didalamnya saat Unjuk Rasa Akhir Agustus 2025

Mahfud MD Sebut Pemecatan Ignasius Jonan Sebagai Hak Prerogatif Presiden

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD juga pernah menyinggung tentang pemecatan Ignasius Jonan yang dilakukan oleh Jokowi.

''Kereta Api Whoosh ini dibuat 2015 semula, Pak Jokowi baru 6 bulan jadi Presiden, semula dengan Jepang dan GtoG atau Government to Government, waktu itu angka 6,2 miliar dolar Amerika,” ucap Mahfud.

“Sudah oke antar pemerintah, tiba-tiba ada usul perubahan dari Pemerintah Indonesia, turun angkanya menjadi 5,5 miliar tapi bunganya naik jadi 2 persen dari 0,1 persen. Itu keanehan sendiri,” jelasnya.

Baca Juga: 26 WNI Korban Pekerja Online Scam dan Judi di Myanmar Berhasil Dipulangkan ke Tanah Air, Salah Satunya Diduga Pelaku Perekrutan

Rencana tersebut, kata Mahfud mendapat tentangan dari Ignasius Jonan yang kemudian diberhentikan oleh Jokowi dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan.

“Pak Jonan tidak setuju, lalu diberhentikan. Apakah itu salah? Tidak. Itu hak prerogatif presiden, lalu ganti menteri dan jalan proyek itu,'' tukasnya kala itu.***