KONTENJATENG.COM - Presiden Republik Indonesia Jokowi merespon keluhan petani dalam mendapatkan pupuk subsidi.
Para petani yang sebelumnya hanya bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan kartu tani, kini diberi keleluasaan dapat menggunakan KTP untuk memperoleh pupuk subsidi.
Hal tersebut disampaikan pada saat kunjungan Presiden Jokowi di Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan dalam acara pertemuan bersama dengan petani, penyuluh pertanian, dan Babinsa se-Jawa Tengah, Kamis (13/12/2023).
''Berkaitan dengan urusan pupuk yang sebelumnya harus beli dengan menggunakan kartu tani, saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk asalkan di KTP ada tulisan petani, silahkan bisa beli pupuk subsidi,'' ujar dia.
Namun kalau seandainya di KTP pada kolom pekerjaan tertulis pengusaha atau ASN, hendak beli pupuk maka tidak bisa. Hanya yang tertulis pekerjaan petani saja yang bisa beli pupuk subsidi.
''Semua ini dilakukan dalam rangka usaha untuk meningkatkan produksi pangan Indonesia. Apalagi kalau produksi meningkat, ini waktu yang pas buat petani senang karena pas harga beras maupun gabah dalam posisi yang tinggi,'' kata Presiden Jokowi.
Selanjutnya Presiden Jokowi menyebut, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyanggupi agar di akhir 2023 dan awal 2024 nanti, akan ada kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan terkait ketersediaan pupuk subsidi.
''Saya akan menambah subsidi pupuk, namun terlebih dulu saya akan minta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyelesaikan besaran biaya tambahan subsidinya. Namun yang jelas, pupuk akan ditambah subsidinya,'' terang dia.
Setiap kunjungannya ke area persawahan atau bertemu dengan petani, Presiden Jokowi menyatakan saat tahun-tahun terakhir memang para petani semuanya mengeluhkan permasalahan pupuk.
Baca Juga: Kenaikan Gaji PPPK Tahun 2024, Berikut Besaran Rincian Tunjangan dan Pokok
''Saat saya bertanya kepada para petani tentang masalah pupuk, mereka mengatakan saat ini tidak ada masalah, semuanya aman. Kalau ada masalah pupuk, tujuh hari akan segera diselesaikan,'' papar Presiden Jokowi.