Tekan Kebocoran Pajak Daerah, Dewan Dorong Pemkot Semarang Pantau Langsung Sistem E-Tax

KONTENJATENG.COM, - Sistem E Tax yang sudah terpasang di sejumlah objek pajak seperti hotel maupun restoran di Kota Semarang mendapat perhatian serius mengingat berkaitan erat dengan pendapatan pajak daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendorong Pemkot setempat untuk bisa memantau secara langsung sistem E-Tax di sejumlah objek pajak seperti hotel maupun restoran. Hal ini perlu dilakukan agar program tersebut dapat berjalan baik sehingga bisa menekan tingkat kebocoran pendapatan dari sektor pajak daerah.

Baca Juga: DPRD Dukung Pemkot Semarang Jika Akan Minta Bantuan Pemerintah Pusat untuk Pengerukan Sungai Besar

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim menyampaikan e-Tax yang merupakan pelaporan dan pembayaran pajak retribusi daerah secara digital perlu pemantuan dan pengawasan secara langsung.

Pemantauan E-Tax menurutnya, bisa melibatkan petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) maupun pekerja harian lepas yang memantau dan mengawasi langsung di lapangan dari jalannya penarikan retribusi restoran maupun objek pajak lainnya.

Baca Juga: Kota Semarang Dikepung Banjir, Karang Taruna Ikut Andil Bantu Para Korban

“Pemantauan ini bisa melihat mana yang tidak potensi dan mana yang ramai. Apalagi ada petugas harian lepas yang memantau dan mengawasi langsung di lapangan dari jalannya penarikan retribusi restoran melalui sistem E-Tax. Harapannya, mengoptimalkan pengawasan pendapatan yang masuk dan target dari pendapatan asli daerah (PAD) bisa tercapai,” paparnya, Selasa (12/3/2024).

Dengan adanya sistem pelaporan maupun pembayaran retribusi e-Tax ini, lanjut dia, akan memudahkan Bapenda mengawasi pendapatan secara online. Mengingat, potensi pajak dari sektor retribusi cukup besar dengan keberadaan restoran di Kota Semarang yang makin menjamur.

Baca Juga: Sambil Nunggu Buka Puasa, Berikut Daftar Situs Film Legal Terpopuler yang Bisa Anda Tonton

“Sehingga penting bagi Pemkot Semarang bisa mendata semua restoran yang ada sekarang. Dan masyarakat juga lebih tertib membayar pajaknya dan mengurus izinnya saat membuka usahanya,” pungkasnya.(**)