KPI Diminta Evaluasi Tayangan TV Swasta yang Tuai Protes dari Kalangan Pesantren

KONTENJATENG.COM – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diminta turun tangan untuk mengevaluasi salah satu tayangan televisi swasta yang belakangan menuai protes dari kalangan pesantren di berbagai daerah.

Dorongan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, usai menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama puluhan wartawan di Kota Pekalongan, Kamis (16/10/2025).

“Tayangan itu tentu terikat dengan produk jurnalistik. Di sini kan ada Komisi Penyiaran, kami minta untuk turun tangan dan mengevaluasi terkait apa yang sudah diproduksi,” ujar Saleh.

Baca Juga: 5 Game Android Paling Banyak Diunduh di Play Store 2025: Dominasi Klasik & Battle Royale

Menurutnya, perlu dilakukan tabayyun atau klarifikasi dari pihak televisi swasta untuk memastikan kebenaran informasi dan menggambarkan kehidupan pesantren secara proporsional.

“Perlu check and recheck. Apalagi kalau sumber informasinya berasal dari netizen—itu harus jelas, dari mana dan seperti apa sumbernya. Ini jadi pelajaran penting bahwa sumber informasi dan prinsip cover both side harus benar-benar dijaga,” tegasnya.

Dorong Sinergi Media dan Legislatif

Dalam kesempatan tersebut, Saleh juga menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan media dalam membangun daerah secara konstruktif. Menurutnya, DPRD Jawa Tengah kini tengah berbenah dengan sejumlah perubahan sistem kerja agar lebih tertata dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Baca Juga: Raih Predikat Sangat Memuaskan, Pemkot Semarang Jadi yang Terbaik dalam Pengawasan Kearsipan Tingkat Nasional

Setiap fraksi dan alat kelengkapan dewan telah memiliki jadwal kerja yang jelas, termasuk mekanisme penerimaan tamu dan kegiatan konsultasi publik.

“Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan masyarakat dan mahasiswa,” jelasnya.

Salah satu bentuk konkret pembenahan tersebut adalah penghentian tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD Jawa Tengah.

“Mulai Oktober ini kami para pimpinan DPRD sudah tidak menerima tunjangan perumahan. Pemerintah provinsi menyediakan rumah dinas sebagai tempat aktivitas, diskusi, dan menerima tamu. Ini bagian dari komitmen kami menjawab tuntutan publik,” ujar Saleh yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah itu.

Baca Juga: 5 Game Android Racing Terbaik untuk Pecinta Kecepatan

Langkah tersebut, lanjutnya, merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab moral terhadap kepercayaan masyarakat. Ia berharap kebijakan serupa dapat memperkuat citra lembaga legislatif sebagai wakil rakyat yang berintegritas.