Diduga Terjadi Penggelapan Uang Pembayaran PBB, Puluhan Warga Datangi Balai Desa Banjaranyar

KONTENJATENG.COM – Sembilan warga Desa Banjaranyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal mendatangi Balai Desa Banjaranyar guna meminta klarifikasi dan pertangung jawaban pihak aparatur desa terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Senin (9/8/2021).

Warga menduga telah terjadi penggelapan uang pembayaran PBB yang dilakukan oleh aparatur desa Banjaranyar.

Diketahui, sembilan warga yang mendatangi kantor desa itu mewakili satu RT yang sebagian besar warganya merasa dirugikan dengan adanya dugaan penggelapan tersebut. Sedikitnya terdapat 72 Kepala Keluarga (KK) yang pembayaran PBB-nya diduga tak disetorkan dengan kurun waktu yang bervariasi antara 2 tahun hingga 6 tahun.

Baca Juga: PPKM Ampuh Turunkan Kasus Covid-19, Bupati Brebes : Mudah-mudahan Bisa Segera Turun Ke Level 2

"Kami ber-sembilan mewakili 72 warga meminta klarifikasi dan pertangung jawaban pihak aparatur Desa Banjaranyar terkait PBB yang telah kami bayarkan namun setelah dicek masih ada tunggakan," jelas Aminudin salah satu warga.

Aminudin menceritakan, kejadian ini bermula karena ada salah satu warga yang mendapat bukti tunggakan PBB yang belum dibayarkan padahal dia merasa secara rutin telah membayar ke petugas tagih dari pihak desa.

"Biasanya kami hanya dapat sobekan bukti bayar pajak bagian atas saja. Kami pikir itu sudah merupakan bukti pelunasan pajak. Hingga satu waktu ada salah satu warga yang menerima struk dalam bentuk selebaran utuh, dia kaget pada saat dilihat ternyata ada tunggakan yang lumayan besar padahal orang tersebut secara rutin membayar PBB," tambah Aminudin.

Baca Juga: Tangani Pandemi Covid-19, Luhut Ajak Forum Guru Besar Dosen Dokter Hingga Mahasiswa Beri Masukan

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Banjaranyar, Sukarto berjanji akan melakukan penelusuran terhadap laporan warga. Dalam wawancara lewat sambungan telepon, dirinya meminta warga segera melayangkan bukti dan data-data lengkap terkait dugaan tersebut.

Sukarto yang baru menjabat sejak tahun 2019 ini berjanji akan menindak tegas jika ditemukan ada perangkat desa yang melakukan apa yang dituduhkan oleh warga.

"Saya minta agar warga segera menyerahkan data-data yang lebih lengkap. Setelah itu kami akan kroscek ke Bappeda, jika kedapatan ada penggelapan disana saya sebagai kepala desa akan bersikap tegas, minta dikembalikan atau proses hukum," tegas Sukarto.

Baca Juga: Pernah Berhasil Tangani Pandemi Flu Burung Tanpa Vaksin, Siti Fadilah Siap Ditunjuk Tangani Pandemi Covid-19

Secara terpisah, Aminudin sebagai perwakilan warga menyebut akan segera menyerahkan berkas-berkas pendukung yang diminta oleh kepala desa. Warga tetap mengedepankan sikap persuasif agar permasalahan ini bisa diselesaikan sesuai tata cara dan aturan yang berlaku.

"Kelengkapan berkas akan kami rampungkan dalam beberapa hari ke depan. Kami minta agar masalah ini bisa diselesaikan sesuai mekanisme yang ada," pungkasnya.(**)