KONTENJATENG.COM - Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah (Jateng) mendukung Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu melakukan upaya dini mitigasi risiko korupsi.
Sekretaris KP2KKN Jateng, Ronny Maryanto mengatakan, komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam mencegah praktik korupsi tersebut perlu didukung semua pihak.
Termasuk upaya Mbak Ita, sapaan akrabnya menggandeng Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) melakukan pemantauan kolaboratif aparatur pengawas internal pemerintah dengan masyarakat sipil dalam pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga: Komunitas Pecinta Hewan Apresiasi Pemkot Semarang Terkait Bantuan Penanganan Anjing untuk Dijagal
"Kami senang sekali karena program ini, kemudian kami juga bisa ikut dalam melakukan pemantauan," kata Ronny, Selasa (9/1/2024).
Dalam piramida kasus korupsi, dia menyebut terdapat empat kategori yang menjadi evaluasi bersama, baik sisi pemerintah maupun masyarakat.
"Ada piramida potensi terjadinya korupsi, pertama pengadaan konstruksi, kedua bidang pengadaan barang, lalu jasa konsultan, dan lain-lain," ujarnya.
Dari empat kasus tersebut, pengadaan konstruksi dan pengadaan barang menjadi dua teratas yang banyak ditangani aparat penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian.
Baca Juga: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang Fokus Tingkatkan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024
Dua tindakan rasuah paling menggerogoti uang negara itu, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama. Sepanjang medio 2014 hingga 2019, persentase sektor konstruksi mencapai 57 persen, disusul pengadaan barang sebesar 32 persen.
"Yang menjadi sorotan adalah dua hal, konstruksi dan pengadaan barang jasa. Nilainya cukup besar yang menjadi bahan kajian, pemantauan kami bersama-sama teman-teman Pattiro dan ICW yang kerja sama dengan Pemkot Semarang," katanya.
Namun, dia menilai langkah mitigasi yang dilakukan Wali Kota Semarang perempuan pertama tersebut akan berdampak signifikan dalam penurunan tindakan koruptif.
"Kami masyarakat sipil punya kepentingan agar pelaksanaan dalam pengadaan barang ini berjalan tidak ada potensi fraud atau kecurangan," katanya.
Baca Juga: Pasutri Gaje, Webtoon Populer Karya Annisa Nisfihani yang Diangkat Jadi Film yang Lebih Kocak
Sebelumnya, Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita Gunaryanti Rahayu menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memperhatikan segala aspek, khususnya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa selama setahun ke depan.