Siswa Terancam Kurang Pendidikan Moral Agama, Sekolah Lima Hari di Kota Semarang Mendapat Penolakan

KONTENJATENG.COM, - Kebijakan sekolah lima hari mendapat penolakan para pengurus Forum Komunikasi Diniyyah Takmiliyah (FKDT) Kota Semarang.

Mereka menyampaikan aspirasi penolakan tersebut ke kantor Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Sabtu, (16/7/2022).

Kebijakan sekolah lima hari ini sesuai dengan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor B/728/061.2/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022 berisi pengaturan jam pelajaran sekolah. 

Baca Juga: Lebih Mencekam dan Menyeramkan !!! Klik Nonton Trailer dan Sinopsis Film Orphan: First Kill Disini

Meski dihari libur kerja, seluruh anggota Fraksi PKB yaitu Sodri, Gumilang Febriansyah, Rohaini dan Juan Rama, hadir menemui para guru madrasah diniyyah di kantor. Fraksi PKB menerima dan menyetujui seluruh aspirasi para ustad tersebut. 

Yakni keprihatinan dan kekhawatiran atas moral anak-anak dan remaja di Kota Semarang di usia sekolah SD dan SMP tidak bisa mendapatkan pendidikan moral agama. 

“Surat Edaran Dinas Pendidikan yang mengatur lima hari sekolah, sangat mengancam masa depan moral anak-anak kita. Sebab mereka akan pulang sekolah pada sore hari dan sudah lelah, sehingga tidak bisa mendapatkan pendidikan moral agama yang selama ini diperoleh di madrasah diniyah sore,” ujar Ketua FKDT Kecamatan Gunungpati M. Arib. 

Baca Juga: Jadwal SIM Keliling Bulan Juli 2022 Di Kota Semarang

“Sejak lima tahun lalu, sudah pernah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur sekolah lima hari. Dan para ulama jelas menolaknya. Kini muncul lagi aturan begitu di Kota Semarang,” tutur Ketua FKDT Kecamatan Pedurungan M. Muchlis. 

Rekannya, Ketua FKDT Kecamatan Mijen Nur Khozin menyahuti, Surat Edaran Dinas Pendidikan mendasarkan pada Permendikbud tersebut dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara. 

Ia mengatakan mestinya SE Kemenpan RB itu digunakan untuk mengatur disiplin kerja para Aparat Sipil Negara (ASN). Misal di sekolah, para guru ASN tinggal diatur tetap bekerja hingga sore hari meski para murid telah pulang siang sesuai jam sekolah yang selama ini berlaku. 

Baca Juga: BPI Regency Srondol Kulon Tawarkan Hunian Tengah Kota Semarang dengan Pemandangan Alam Menakjubkan

“Surat Edaran tentang jam kerja ASN, mestinya digunakan untuk mengatur disiplin ASN. Bukan mengubah jam pelajaran sekolah. Toh, selama ini sudah biasa para guru pulang sore meski selesai mengajar siang hari. Sorenya mengerjakan tugas lain yang biasanya berhubungan dengan akreditasi sekolah. Yang penting murid jangan dikorbankan,” terang Nur Khozin. 

Dilanjutkan Bendahara FKDT Kota Semarang Ahmad Izzuddin, memang SE Dinas Pendidikan Kota Semarang mencantumkan pilihan sekolah boleh masuk lima hari atau enam hari dalam seminggu. 

Namun para prakteknya, para kepala sekolah banyak meminta persetujuan para wali murid agar memilih sistem lima hari kerja. Jika hal itu diberlakukan, maka para murid akan pulang sore dari Senin hingga Jum’at.