Menilik Proses Hukum Ambruknya Ponpes Al Khoziny: 17 Saksi Diperiksa hingga Naik Status Penyidikan

Meski identitas saksi tak dijabarkan dengan gamblang, Jules memastikan bahwa semua yang dipanggil memiliki keterkaitan dengan insiden yang terjadi.

“Untuk latar belakangnya, bisa berbagai latar belakang yang tentunya harus ada kaitan, relevan, dengan peristiwa tersebut. Kalau mengetahui saja atau datang terlambat, tidak mengetahui persis kejadian pada saat itu, mungkin tidak kita dalami,” tegasnya.

Sisi mana yang bakal didalami nanti, secara spesifik menurut Jules adalah ranah tim penyidik dan masih harus menunggu prosesnya.

Korban Ponpes Al Khoziny yang Berhasil Dievakuasi Basarnas

Bangunan Ponpes Al Khoziny yang roboh adalah musala di mana kejadian pada 29 September 2025 itu bertepatan di waktu Ashar.

Para santri yang sedang beribadah salat Ashar pun menjadi korban dan butuh waktu 9 hari tim SAR Gabungan untuk mengevakuasi seluruh korban dan membersihkan puing bangunan.

Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI M. Syafii menyatakan tim SAR Gabungan telah berhasil mengevakuasi 171 orang dengan rincian 104 korban selamat dan 67 meninggal dunia yang termasuk 8 body part.

“Seluruh korban telah berhasil dievakuasi dari lokasi dan telah diserahterimakan ke Disaster Victim Identification (DVI) Bidokkes Polda Jawa Timur untuk ditindaklanjuti proses identifikasi secara ilmiah dan resmi,” ujar Syafii dalam apel penutupan proses evakuasi pada 7 Oktober 2025.

Baca Juga: Kata Menkeu Purbaya untuk Fresh Graduate dan Pencari Kerja di Tengah Laporan Bank Dunia soal Maraknya Pekerjaan Informal di Indonesia

“Kami mengimbau kepada seluruh keluarga korban dan masyarakat untuk menunggu hasil identifikasi resmi yang disampaikan oleh DVI sebagai satu-satunya sumber sah dan akurat,” jelasnya.

Sementara menurut BNPB, korban meninggal dunia disebut ada 61 orang karena perbedaan metode perhitungan korban dengan Basarnas.

“Tidak ada perbedaan (jumlah korban), Basarnas menghitung jumlah kantong jenazah, dari sekian kantong itu ada body part. Kalau dari BNPB, karena utuh kita anggap ada 61, jadi tidak ada perbedaan ya,” kata Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan kepada wartawan pada Selasa, 7 Oktober 2025.
***