Biasakan Berpikir Kritis, M. Saleh Ajak Mahasiswa Koreksi Program Pemerintah

KONTENJATENG.COM - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengajak kalangan mahasiswa untuk terus mempertahankan semangat kritis terhadap kebijakan dan program-program pemerintah.

Menurutnya, peran intelektual muda sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan setiap program publik benar-benar berpihak pada rakyat.

“Mahasiswa jangan diam atau apatis. Justru kalian punya tanggung jawab moral untuk mengoreksi jalannya kebijakan negara. Tanpa koreksi dari masyarakat, pemerintah bisa kehilangan arah dan cenderung merasa benar sendiri,” ujar Saleh di Semarang.

Baca Juga: Siswa MAN 1 Kota Semarang Ciptakan Paving Ramah Lingkungan

Saleh menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif terbuka terhadap masukan dan pengawasan dari publik, termasuk dari kalangan kampus. Ia menilai partisipasi kritis dari mahasiswa justru menjadi energi positif bagi pembenahan kinerja pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.

“Bukan hanya demo, kritik bisa disampaikan lewat tulisan, diskusi, riset, atau bahkan lewat aksi sosial yang punya dampak nyata. Yang penting adalah substansinya: apakah yang kalian kritik berbasis fakta dan untuk kepentingan publik,” imbuhnya.

Saleh juga menyoroti kecenderungan pembungkaman suara kritis, baik di ruang publik maupun media sosial. Ia mengingatkan bahwa demokrasi sejati tidak bisa tumbuh tanpa keberanian menyuarakan perbedaan dan ketidaksetujuan.

Baca Juga: Purna Tugas Bukan Akhir Dari Segala Aktivitas dan Kreativitas

“Pemerintah yang bijak adalah yang mau dikritik. Dan masyarakat yang sehat adalah yang berani bersuara. Mahasiswa berada di jantung dari kedua nilai itu,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Saleh mendorong agar kampus menjadi ruang aman untuk berpikir bebas, berdiskusi terbuka, dan memproduksi gagasan alternatif terhadap realitas yang ada. Ia menyebutkan, DPRD Jateng siap bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyerap masukan strategis, termasuk hasil kajian ilmiah yang bisa dijadikan dasar evaluasi kebijakan.

“Spirit kritisisme itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki. Pemerintah yang mau dikoreksi adalah pemerintah yang masih mau belajar. Dan kami di DPRD juga bagian dari proses belajar itu,” pungkasnya. (pen)