"Kami juga meminta kepada para pengambil kebijakan jika ada investor masuk ke kota Semarang maka tolong diupayakan pekerjanya adalah pekerja tetap kecuali memang bagi kontrak outsourching yang diawasi secara ketat. Terkait dengan pendatangan tenaga kerja asing (TKA) harus betul-betul diawasi terkait dengan bidang pekerjaan yang bisa dilakukan pekerja lokal, ya tidak usah dikerjakan TKA," pintanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman mengatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengupahan.
"Terkait kenaikan upah, sepanjang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Oke, kami di Pemkot Semarang juga oke. Selama ini Walikota tidak pernah mempersulit," tegas pria yang akrab disapa Pilus itu.
Pilus menegaskan dirinya berupaya mendorong pemerintah supaya ada sinergi terkait pelaksanaan program kesejahteraan rakyat.
"Saya sebagai ketua DPRD Kota Semarang juga akan berupaya mendorong keinginan para pekerja atau buruh supaya ada sinergi antara Walikota dan ketua DPRD untuk mensejahterakan masyarakat kota Semarang termasuk buruh," imbuhnya.
Terkait dengan koordinasi pengupahan dengan Pemprov Jateng, Pilus mengatakan pihaknya akan mulai melakukan komunikasi setelag Pilwalkot usai pada 9 Desember nanti.
"Nanti setelah tanggal 9 Desember 2020, setelah pilwalkot selesai dan mas Hendi bekerja kembali sebagai walikota, kita akan mematangkan komunikasi dengan pemprov terkait pengupahan tahun 2021," pungkasnya.(nug/kj)