Puan Maharani Dorong Pembentukan Aturan Turunan agar UU TPKS Segera Dirasakan Implementasinya

KONTENJATENG.COM - Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual resmi disahkan menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna yang langsung dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Melanjutkan momentum bersejarah ini, masyarakat diminta untuk ikut mengawal implementasi UU TPSK.

Agar UU TPKS bisa segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif dalam pencegahan dan pengaturan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual, Puan Maharani mendorong agar Pemerintah segera menyusun aturan turunannya.

Baca Juga: SINOPSIS DAN LINK LEGAL NONTON TRAILER DRAMA TERBARU DEVIL SISTER, KLIK DISINI !!!

“Sekarang saatnya UU TPKS diterjemahkan menjadi aturan-aturan pelaksanaan teknis agar semangat penyusunannya dapat segera dirasakan wujud nyatanya. Agar UU TPKS bisa diimplementasikan dan menjadi pedoman bagi aparat,” ujar Puan.

“UU TPKS dan aturan-aturan turunannya akan menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual,” lanjut Puan.

Sebelumnya, saat mengetok palu pengesahan UU TPKS, Puan juga meminta seluruh masyarakat untuk untuk ikut mengawal implementasi UU TPSK.

Baca Juga: BOCORAN FILM WEDDING AGREEMENT THE SERIES EPISODE 4 TAYANG 15 APRIL 2022, JANGAN SAMPAI TERLEWATKAN !!!

"Ke depannya kita semua bersepakat dalam implementasi undang-undang tersebut bahwa mitigasi perlindungan perempuan dan anak sampai penanganannya. Kemudian bagaimana hukumannya dan lain-lain itu memang bisa berpihak kepada korban," tandas Puan.

RUU TPSK ini sudah digagas sejak tahun 2016, saat Puan masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dulu, bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Delapan tahun berjuang, akhirnya RUU TPSK sah menjadi Undang-Undang.

Baca Juga: LINK LEGAL NONTON DAN DOWNLOAD FILM ANIME KOTARO LIVES ALONE SUB INDO, SIMAK JUGA SINOPSISNYA DI ARTIKEL INI

Implementasi dan Aturan Turunan

Pengesahan UU TPKS mendapatkan apresiasi dari Tim PBB di Indonesia yang menyebutkan bahwa pengesahan ini akan membantu penyintas kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan dan memberikan hukuman bagi pelaku.

Undang-undang ini juga akan mendorong terciptanya ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan.