Atas kondisi tersebut, Suharsono berharap kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera komunikasi dengan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Pemali Juana.
“Sebenarnya sudah dialokasikan anggaran 2021, namun karena ada kendala refocussing anggaran sehingga pada tahun 2021 ini belum jadi normalisasi sungai Babon,” tandasnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan komisi C DPRD Kota Semarang agar memberikan rekomendasi kepada pemeirntah pusat terkait percepatan normalisasi Sungai Babon itu.
“Oleh karena itu, nanti kami akan berkoordinasi di komisi C DPRD Kota Semarang, agar menyampaikan rekomendasi supaya ada percepatan normalisasi sungai Babon oleh pemerintah pusat, karena nilainya cukup besar, sebagaimana di sungai Bringin, kemudian juga di Banjir Kanal Timur (BKT), kita berharap normalisasi Sungai Babon ini nanti segera bisa dipercepat,” jelasnya.
Suharsono juga berpesan agar Pemerintah Kota Semarang secara maksimal mengidentifikasi persoalan ini supaya kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kemudian langkah-langkah Pemkot semksimal mungkin melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk mengidentifikasi persoalan ini, supaya kejadian ini bisa diantisipasi, tidak sampai meluap,” tukasnya.
Salah satu contohnya adalah pembukaan pintu air di Pucanggading yang merupakan hilir sungai Babon bisa dilakukan secara sigap saat terjadi curah hujan cukup tinggi.
“Tentu salah satu kuncinya pintu air di Pucanggading itu kontrolnya segera dilakukan pembukaan secara sigap ketika terjadi curah hujan yang besar, karena luapan air sungai Babon itu cukup besar sehingga harus segera dibuka,” jelasnya.
