“Selama ini yang selalu banyak terekspos lebih kepada olahraga. Sementara pemudanya terkesan sangat kurang, padahal tantangan pengembangan pemuda saat ini juga cukup dinamis seperti pentingnya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung lainnya dalam pengembangan pemuda,” jelasnya.
Sebab, lanjut Hamid, tidak menutup mata bahwa banyak Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) belum mempunyai kemadirian dimana masyarakat secara umum ingin melihat eksistensi dan peran OKP dalam kehidupan bermasyarakat.
“Sehingga ke depan perlu didorong dan dibangun dalam regulasi di Jawa Tengah,” terangnya.
Seperti diketahui dalam upaya mendorong pembangunan pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam tiga tahun terakhir ini sudah mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP) yang salah satu indikatornya melihat aspek kebijakan/regulasi kepemudaan. Hasil dari pengembangan KLP pada 2019, Kabupaten Tegal mewakili Jawa Tengah masuk dalam kategori KLP Utama bersama dengan 20 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
Lebih lanjut, kata dia, saat ini keberhasilan pembangunan pemuda secara nasional dapat diukur dengan indikator indeks pembangunan pemuda dalam lima dimensi yaitu dimensi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja.
“Selanjutnya dimensi partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi,” tandasnya.(kj/auf)
