DPRD Kota Pekalongan Umumkan Penetapan Pimpinan Definitif Periode 2024-2029, Namun Masih Menunggu Penetapan Satu Pimpinan Lainnya dari PDIP

photo author
- Rabu, 11 September 2024 | 17:11 WIB
RAPAT : Pimpinan sementara DPRD Kota Pekalongan, Balgis Diab saat memimpin rapat paripurna dengan agenda pengumuman dan penetapan pimpinan definitif DPRD Kota Pekalongan. (KONTENJATENG.COM/Arif Prayoga)
RAPAT : Pimpinan sementara DPRD Kota Pekalongan, Balgis Diab saat memimpin rapat paripurna dengan agenda pengumuman dan penetapan pimpinan definitif DPRD Kota Pekalongan. (KONTENJATENG.COM/Arif Prayoga)

Menurut Mohamad Azmi Basyir, terpilihnya kembali dirinya menjadi Ketua DPRD Kota Pekalongan merupakan sebuah amanah dan kepercayaan dari Partai Golkar yang harus diemban dengan baik.

Baca Juga: Para Nasabah Koperasi BMT Mitra Umat Gelar Doa Bersama sebagai Aksi Keprihatinan Sekaligus Harapan Agar Segera Ada Pencairan Uang Tabungan Mereka

''Amanah ini akan digunakan sekuat dan semampu saya, supaya nanti bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pekalongan. Harapan kami, setelah pimpinan definitif DPRD Kota Pekalongan terbentuk maka dewan dapat melaksanakan tugasnya dengan normal,'' papar dia.

Hingga saat ini, tambah Mohamad Azmi Basyir, alat kelengkapan dewan belum dibentuk sehingga belum bisa secara rutin melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan. Padahal sekarang sudah ada agenda untuk membahas APBD Kota Pekalongan 2025, yang tergolong krusial karena cukup banyak hal yang perlu dibahas di dalamnya.

''Termasuk permasalahan pembangunan Pasar Banjarsari Baru yang hampir selesai, penataan sampah di TPA Degayu, tindak lanjut proyek penanganan banjir dan rob dari Kementerian PUPR. Imbas dari proyek ini, Kota Pekalongan harus mengalokasikan beberapa anggaran untuk operasional pompa dan anggaran lanjutan lainnya,'' tambah dia.

Baca Juga: Nongkrong Santai Sambil Menikmati Pemandangan Gemerlap Lampu Kota Semarang Saat Malam Hari di Tigasurya Cafe and Eatery

Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga berencana untuk membangun Pelabuhan Onshore. Program ini tentunya membutuhkan pembahasan bersama dengan DPRD Kota Pekalongan, sehingga saat membahas perencanaan APBD 2025 bisa diketahui gambarannya.

''Kami berharap semua proses yang ada dapat berjalan dengan lancar, supaya legislatif dapat bekerja mewakili aspirasi masyarakat Kota Pekalongan,'' papar dia.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Arif Prayoga

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X