KONTENJATENG.COM - Polres Pekalongan Kota bersama instansi terkait lainnya, menggelar pengecekan terpadu (inspeksi) untuk mengawasi harga dan ketersediaan beras di Kota Pekalongan.
Operasi ini dipimpin Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Setiyanto, menemukan adanya kondisi pasokan relatif aman dan belum ada pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kegiatan pengawasan dilakukan secara bersama-sama oleh tim yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) Kota Pekalongan, Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Provinsi Jawa Tengah, Satgas Pangan Polda Jawa Tengah, Satgas Pangan Polres Pekalongan Kota, serta instansi terkait lainnya.
Tim memeriksa beberapa titik strategis rantai pasokan beras, antara lain:
• Rice Mill milik H Amat Tohari, Jl Tritura, Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan guna pengecekan terhadap proses penggilingan dan stok gabah.
• Pasar Grogolan, Kecamatan Pekalongan Selatan untuk pemantauan langsung ke pedagang eceran dan pedagang besar, seperti Arifin, Ella, dan Tikno.
• Ritel modern Superindo, Jl Dr Wahidin, Kecamatan Pekalongan Timur untuk pengecekan harga dan ketersediaan produk kemasan.
Dari hasil pemantauan lapangan, tim mencatat harga gabah di Kota Pekalongan berkisar Rp7.400 per kilogram.
Selain itu, tidak ditemukan beras yang dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) baik di pasar tradisional maupun ritel modern.
''Kehadiran kami di lapangan bukan sekadar inspeksi. Ini wujud komitmen Polri bersama pemerintah daerah, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, akan kami tindak sesuai aturan,'' ujar AKP Setiyanto di sela pemeriksaan, Jumat 24 Oktober 2025.
Pernyataan AKP Setiyanto ini didasarkan data lapangan yang menunjukkan pasokan beras dan gabah masih memadai, untuk memenuhi kebutuhan lokal dalam jangka pendek.
Bahkan, sejumlah pedagang yang ditemui menyatakan lega karena pasokan terjaga dan harga relatif stabil. Ini menjadikan kegiatan perdagangan diprediksi berjalan normal menjelang akhir tahun.
Operasi pengawasan terpadu ini juga menegaskan, pentingnya sinergi lintas institusi dari aparat kepolisian hingga dinas terkait. Untuk merespons cepat, jika terjadi gangguan distribusi atau indikasi penimbunan.
Artikel Terkait
Dukung Pengembangan Produk-Produk UMKM, Pemkot Pekalongan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Sejumlah Pelaku UMKM di Kota Batik
Paripurna Pandangan Fraksi atas Raperda APBD 2026, Wakil Bupati Pekalongan Sukirman Sampaikan Jika Peningkatan Pendapatan Daerah Akan Direalisasikan
Dinkop dan UMKM Jateng Diminta Tuntaskan Kasus Uang Nasabah BMT Mitra Umat yang Belum Cair, DPRD dan Pemkot Pekalongan Bantu Kawal Penyelesainnya
ESI Kota Pekalongan Perdana Gelar Mobile Legends Tournament, Diikuti 32 Tim Peserta se-Jawa Tengah
Aksi Ribuan Santri Tuntut Permintaan Maaf Secara Langsung Pihak Trans7 kepada Kiai dan Ponpes Lirboyo karena Tindakan Pelecehan
Jalin Komunikasi Intens Dua Arah dengan Media di Dapilnya, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Asal Partai Golkar M Saleh Gelar Focus Group Discussion
Bambang Pamungkas Imbau Warganet Tahan Emosi dan Introspeksi ke Dalam Atas Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, Jangan Kritik Tanpa Data
Film Tumbal Darah : Konsekuensi dari Pilihan Hidup dan Keberanian Menebus Kesalahan di Masa Lalu
Usai Pemecatan Parick Kluivert, Sejumlah Nama Dikabarkan Menjadi Kandidat Penggantinya Mulai dari Shin Tae-yong, Timur Kapadze, Hingga Louis van Gaal
Menkeu Purbaya Tantang Daerah Untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Non Komoditas, Sebut Upaya Kurangi Ketergantungan pada Jawa Sentris
Pengurus DPD Partai Golkar Jateng Gelar Ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan Santunan Anak-Anak Yatim, dalam Rangkaian Kegiatan HUT ke-61 Partai Golkar
Dua Raperda Dibahas DPRD Kota Pekalongan Berkaitan dengan Perda-Perda yang Sudah Tidak Relevan, dan Termasuk Soal Penyertaan Modal Daerah