KONTENJATENG.COM - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pekalongan menggelar aksi keprihatinan ''Mengheningkan Cipta dan Doa Bersama'', pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang bertepatan dengan HBDI (Hari Bhakti Dokter Indonesia) ke-117 Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Tidak hanya itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pekalongan turut mengambil sikap, karena kebijakan Kementerian Kesehatan, khususnya implementasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, dinilai telah melenceng dari cita-cita reformasi kesehatan.
Aksi ''Mengheningkan Cipta dan Doa Bersama'' yang digelar di Kantor Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pekalongan ini, sekaligus menjadi bentuk protes atas ketidakadilan yang dirasakan tenaga medis dan masyarakat luas.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pekalongan, dr Bair Ginting SpB saat orasi pembuka mengungkapkan jika momentum ini menjadi simbolik, mengingat semangat kebangkitan nasional seharusnya selaras dengan upaya memperbaiki sistem kesehatan.
Dirinya kemudian menyerukan enam tuntutan kritis yakni stop intimidasi tenaga medis, stop penyalahgunaan wewenang, stop kebijakan tidak bijak, stop monopoli kekuasaan di bidang kesehatan, stop politik pecah belah, dan stop kebijakan yang membahayakan kesehatan masyarakat.
''Enam poin ini, merefleksikan kegelisahan profesi kedokteran atas ketimpangan sistemik yang mengancam martabat tenaga kesehatan dan keselamatan pasien,'' ujar dia, Selasa 20 Mei 2025.
Aksi ini kemudian dilanjutkan dengan hening cipta dan doa bersama selama lima menit. Aksi diikuti 57 orang pengurus dan anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pekalongan secara luring, dimana sebagian besar anggota IDI cabang pekalongan mengikutinya secara daring.
Baik dari tempat kerja masing-masing, di tempat praktik, maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Aksi hanya berlangsung singkat yakni sekitar 30 menit, namun acara berlangsung khidmat.
''Pemilihan waktu di pagi hari, sengaja dilakukan agar layanan medis tetap berjalan tanpa gangguan. Selain itu, untuk menegaskan komitmen Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar tidak mengorbankan kepentingan publik meski sedang menyuarakan kritik,'' tambah dia.
Enam tuntutan yang disampaikan, papar dr Bair, bukanlah sekadar retorika. Maraknya intimidasi terhadap tenaga medis, kebijakan ambigu, dan sentralisasi kekuasaan di sektor kesehatan, berpotensi memundurkan kemandirian sistem kesehatan Indonesia.