KONTENJATENG.COM - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang telah mengadakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Kendal, sebagai langkah untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing di wilayah tersebut.
Acara penting ini berlangsung di Hotel Sae Inn Kendal, dihadiri oleh anggota Timpora Kabupaten Kendal dari berbagai instansi dan pihak terkait.
Rapat dimulai dengan laporan kegiatan yang disampaikan oleh Ketua Panitia, Aski Bomantara, yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan.
Baca Juga: Mozachiko (2023) Dibintangi Rebecca Klopper, Klik Link Nonton Aman Disini !
Dalam rapat tersebut, Timpora Kabupaten Kendal membahas tentang "Urgensi Pengawasan Orang Asing di Masa Endemi".
Tindakan ini diambil karena adanya peningkatan jumlah orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, sehingga penting untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA).
Baca Juga: Begini Cara Bakar Sate Kambing Empuk dan Enak, Nikmati Kelezatan Dalam Gigitan!
Pembukaan rapat dilakukan oleh Jumiyo, seorang Analis Keimigrasian Ahli Madya, yang mewakili Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu Daru Fajar.
Dalam paparannya, Jumiyo menekankan pentingnya Timpora dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap orang asing. Beliau berharap agar sinergi dalam pengawasan terhadap orang asing di Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan baik.
Baca Juga: Sinopsis dan Link Nonton Film Transformer: Rise Of The Beasts Sub Indo Resmi
Selain itu, penting untuk kembali menegaskan berbagai modus operandi yang digunakan oleh orang asing di Indonesia agar tidak menimbulkan kerawanan di lingkungan masyarakat.
Penerbitan izin tinggal orang asing juga perlu mendapatkan pengawasan dan pengecekan lapangan, bahkan hingga tingkat kecamatan.
"Saya berharap kerjasama yang sudah terjalin dengan baik dapat kita pertahankan bersama," tambah Jumiyo.
Baca Juga: Resep Dadar Gulung Ayam : Nikmatnya Hidangan Praktis untuk Keluarga
Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang memungkinkan pertukaran informasi terkait pengawasan orang asing.