Banjir Rob di Semarang : Pakar Lingkungan Menduga Penurunan Muka Tanah Lebih Cepat dari Sebelumnya

KONTENJATENG.COM, - Bencana banjir rob yang terjadi di Kota Semarang beberapa hari yang lalu mendapat perhatian dari sejumlah kalangan.

Salah satunya pakar hukum lingkungan dari Univesitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Benny Setianto. Menurutnya, ada beberapa faktor penting penyebab terjadinya banjir rob beberapa waktu lalu.

Selain faktor cuaca ekstrem, ada dugaan soal penurunan permukaan tanah dan pembiaran pengambilan air tanah.

Baca Juga: JWO Jateng Salurkan Bantuan Korban Banjir di Semarang dan Demak

"Dugaan saya, penurunan permukaan tanah juga terjadi lebih cepat dari sebelumnya karena beban pembangunan di daerah pesisir," ujarnya..

"Serta pembiaran pengambilan air tanah dalam skala yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya," imbuhnya.

Benny juga mengakui sejumlah upaya terus dilakukan oleh Pemkot Semarang dalam menangani banjir rob.

Baca Juga: QURAISH SHIHAB JELASKAN HUKUM MENAHAN BUANG ANGIN SAAT SHOLAT, SIMAK SAMPAI TUNTAS DISINI !!!

Salah satunya dengan memakai Kali Banger di Kampung Tambakrejo sebagai pilot project sistem polder Belanda.

Saat itu, menurutnya, permukaan air kali Banger turun sekitar 1M dari level biasanya untuk jangka waktu lama.

"Namun pemeliharaan dari empat komponen polder tidak dilakukan semestinya. Pemeliharaan tanggul, pengerukan badan sungai, pemeliharaan pompa dan pembersihan sampah dari badan sungai. Akibatnya kondisi sungai menjadi kembali seperti sebelum sistem polder diterapkan," katanya.

Menanggapi pembangunan bendungan muara yang sekaligus dijadikan jalan tol, kata Benny, seharusnya diikuti dengan pengerukan sedimentasi.

"Pengerukan itu dilakukan secara lebih sering di semua aliran sungai yang berkontribusi pada muara yang dibendung dibantu dengan pompa pembuangan ke laut. Yang saya sampaikan tersebut dilakukan oleh pemerintahan Kota Semarang," katanya.

Baca Juga: WAJAH TAMBAH GLOWING TANPA MENGGUNAKAN SKINCARE, BEGINI CARANYA MENURUT DR ZAIDUL AKBAR

Selain itu, kata Benny, Pemerintah Provinsi juga harus lebih proaktif dalam pengelolaan drainase.