PKB Soroti Minimnya Dana Untuk Pondok Pesantren di Kota Semarang

Baca Juga: Walikota Semarang Beri Kemudahan Pada Pengembang Melalui PBG

Beber dia, bisa dimasukkan dalam Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM untuk program pengembangan ekonomi dan kewirausahaan, Dinas Pemuda dan Olahraga untuk pengembangan kepanduan, kepemudaan maupun prestasi olahraga, dan dinas-dinas lain yang pasti sangat mudah dikaitkan.

“Pondok Pesantren terkait dengan pembangunan banyak sektor. Maka mestinya mudah membuat program berkait Pondok Pesantren,” tandasnya.

Berikutnya Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang HM Rohaini mengabarkan, dirinya teleh dihubungi pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) Kota Semarang sebelum sidang paripurna dimulai.

Baca Juga: Semarang Berlakukan Denda bagi Pemberi Uang Kepada Pengemis, Anang Budi Utomo: Penegakkan Perda Harus Bijak

Dia sebutkan, pihak Dinbudpar telah membaca pandangan umum Fraksi PKB dan telah merespon dengan menyiapkan agenda kegiatan yang akan ditempatkan di dua pondok pesantren.

Rohaini dalam komunikasi dengan Dinbudpar langsung meminta agar program tersebut segera dimasukkan dalam RAPBD Tahun 2023 dan dijalankan.

“Saya telah dihubungi Dinbudpar. Mereka telah menyiapkan program untuk dua pesantren. Saya sambut baik agar program itu dimasukkan ke RAPBD 2023. Namun saya minta nantinya semua pesantren mendapat fasilitas program,” terang dia dalam perbincangan sebelum sidang paripurna dimulai.

Selain memberi masukan dan kritik perihal pesantren, Fraksi PKB juga menyampaikan pandangan umum berisi pertanyaan atas turunnya target pendapatan daerah. (ot/mj)