Ia menyebut bahwa saat ini, beberapa program masih lamban dalam penyerapan, sehingga butuh pihak yang akan terjun langsung untuk memonitor.
“Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran dalam nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on reguler basis,” kata Purbaya di hadapan DPR.
“Akan saya sisir (program yang lambat), bagian lambat akan kami percepat,” imbuhnya.
3. Ajak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Laporan ke Publik
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu program prioritas yang digalakkan oleh pemerintah.
MBG, menurut Purbaya Yudhi Sadewa juga menjadi program yang penyerapan anggarannya masih kecil.
Oleh karena itu, ia menyatakan akan rutin mengajak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk melakukan jumpa pers setiap sebulan sekali.
“Ada yang dikomplain tadi, MBG, penyerapannya rendah, saya tanya temen-temen keuangan gimana monitoringnya dia bilang bagus-bagus aja, tapi ternyata enggak, jelek,” ujar Purbaya, masih dalam raker tersebut.
“Nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN, nanti kalau penyerapannya jelek, dia (Kepala BGN, Dadan Hindayana) suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya,” tambahnya.
4. Anggaran Transfer ke Daerah (TKD)
Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa anggaran transfer ke daerah (TKD) tidak akan berlaku di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dari pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menkeu yang pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkapkan bahwa kenaikan PBB di daerah, salah satunya imbas dari pemotongan TKD.
Artikel Terkait
Permintaan Maaf hingga Janji Kapolda Metro Jaya pada Keluarga Korban Driver Ojol yang Terlindas Mobi Rantis Brimob
Datangi RSCM, Kapolri Minta Maaf pada Keluarga Ojol yang Dilindas Rantis Brimob dan Bantu Siapkan Pemakaman Korban
11 Pelaku Sementara Berhasil Diamankan, Polres Minta Masyarakat Bantu Laporkan Pelaku Anarkis Pembakar Gedung DPRD dan Kantor Pemkot Pekalongan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kucurkan Dana Bantuan Recovery Rp61,5 Miliar kepada Pemerintah Kota Pekalongan, Usai Aksi Anarkis Massa Rusak Gedung
Ketersediaan BBM Non-Subsidi di SPBU Swasta Banyak yang Kosong, Begini Penjelasan Wamen ESDM
Usai Aksi Anarkis Pembakaran, Menteri PU Janjikan Pembangunan Kembali Gedung DPRD dan Pemerintah Kota Pekalongan Melalui APBN Ditarget Selesai 2026
Paripurna Dewan Bahas 3 Raperda, DPRD Kota Pekalongan Tetap Jalankan Fungsi Usai Aksi Anarkis Pembakaran Gedung Legislatif Tersebut
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Ungkap Arahan Presiden Prabowo Subianto Percepat Ekonomi Nasional, Salah Satunya Terkait Bakal Longgarnya Aturan Fiskal
RUU Perampasan Aset Dibahas DPR RI : Publik Diminta Aktif Kawal Isi Pembahasan, Bukan Cuma Tahu Judul Belaka
Masyarakat Heboh Lantaran 6 Pos Polisi Yogyakarta-Sleman Dilempar Bom Molotov, Motif Pelaku Terungkap Diduga Ikut Tren di Medsos
Aksi Demonstrasi 'Blokir Semuanya' di Prancis, Berawal dari Kemelut Pajak hingga Tolak Perdana Menteri Loyalis Emmanuel Macron
Usai Penembakan Charlie Kirk: Trump Sebut Peristiwa Itu Jadi Momen Gelap AS, Kanada hingga Italia Justru Ingatkan Sinyal Bahaya
Wamenpar Ni Luh Puspa Hadir di "G20 Tourism Ministers Meeting" Afrika Selatan dengan Membawa Semangat Kolaborasi
Soal Penayangan Video Presiden Prabowo Subianto di Bioskop, Kepala PCO : Sosialisasi Program yang Sudah Dijalankan Pemerintah
Seskab Teddy Indra Wijaya Ceritakan Tentang Anjing yang Jadi Penyelamat Warga Bali Saat Terjadi Banjir Besar
OJK ‘Paksa’ Lembaga Keuangan Aktif Dukung Perkembangan UMKM Lewat Aturan Baru, Demi Tercapainya Pemulihan Ekonomi Secara Nasional