KONTENJATENG.COM - Pemerintah Republik Indonesia, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025.
Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, menyatakan bahwa program ini dimulai di 190 lokasi yang tersebar di 26 provinsi di seluruh Indonesia.
"Kita bersyukur tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," ujar Hasan dalam siaran pers di Jakarta, Minggu, 5 Januari 2025.
Baca Juga: Memahami Generasi Beta: Teknologi AI dan Tren Sosial Baru
Program MBG ini merupakan langkah bersejarah, dimana pemerintah untuk pertama kalinya fokus pada pemenuhan gizi standar nasional khususnya bagi anak sekolah dan ibu hamil menyusui.
Selain memastikan kecukupan gizi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertugas mengawasi kebersihan, pengelolaan gizi, dan limbah di setiap dapur MBG.
Hasan menambahkan, "BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah di setiap dapur MBG." Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang dari bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.
Pemerintah menargetkan 937 dapur MBG beroperasi pada akhir Januari 2025, melayani 20 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah dari PAUD hingga SMA, balita, dan ibu hamil menyusui.
Syarat Menjadi Mitra MBG
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan beberapa syarat untuk menjadi mitra program MBG. Pertama, calon mitra harus memiliki status legal yang jelas, seperti badan hukum atau rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya.
"Mitra wajib memiliki status hukum yang sah," jelas Dadan dalam keterangan tertulis di Jakarta, 31 Desember 2024.
Calon mitra juga harus dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam pendanaan maupun fasilitas, dan memiliki misi yang sejalan dengan BGN untuk menciptakan masyarakat sehat melalui gizi optimal.
Selain itu, mereka perlu memberikan informasi detail mengenai lokasi dan penerima manfaat.
"Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial," tambah Dadan.
Artikel Terkait
Sidak ASN Usai Libur Nataru, Pemkot Pekalongan Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Berlangsung Maksimal di Seluruh Instansi Pelayanan Publik
Isra Miraj 2025 Apakah Termasuk Tanggal Merah? Cek Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama
Capai Target PNBP 150 Persen, Imigrasi Setor 9 Triliun ke Kas Negara
Anwar Usman Tidak Setuju Penghapusan Presidential Threshold di Indonesia
Imbas Pemerasan WNA Penonton DWP: Polri Sita Rp2,5 Miliar dan Pecat 34 Anggota
3 Kasus Penggelapan Mobil Rental Paling Fenomenal di Indonesia
Mbak Ita Siap Tancap Gas Realisasikan Program Pembangunan Semarang 2025
Jasa Raharja Catat Penurunan Jumlah Santunan selama Nataru 2024: Dampak Positif dari Sinergi dan Kolaborasi
DPRD Sampaikan Harapan untuk Pemkot Pekalongan Saat Memasuki Tahun Baru di 2025, Salah Satunya Maksimalkan APBD untuk Kepentingan Masyarakat Luas
Memahami Generasi Beta: Teknologi AI dan Tren Sosial Baru