“Namun pelaksanaannya harus didahului dengan perencanaan yang baik agar realisasinya terarah secara spesifik,” tegas Ronny.
“Maka disini, yang dituntut untuk akuntabel atau transparan adalah pihak kelurahan, agar masyarakat di tingkat RT paham terkait bagaimana realisasi dana RT ini,” tambahnya.
Baca Juga: Salawat Nabi Agustin Iswar Bikin Adem Suasana Debat Kedua Pilwakot Semarang
Terkait transparansi, Ronny membandingkan paslon 01 dan 02. Menurut Ronny, Paslon 01 itu program transparansinya lebih teknis serta lebih implementatif.
“Peningkatan status dari zona integeritas, WBK, sampai WBBM ini ditawarkan oleh paslon 01,” tandas Ronny.
Membuat zona integeritas bisa dikatakan adalah status yang mudah dicapai. Ronny berpendapat seharusnya kedua paslon bisa melakukan itu.
“Hanya paslon 02 hanya membatasi di zona-zona tertentu, tidak di semua zona. Seharusnya semua zona ditargetkan menjadi zona integeritas dan naik levelnya menjadi WBK atau WBBM,” ungkapnya.
Paslon 01 sekali lagi lebih implementatif, menurut catatan Ronny, ada 10 program perbaikan tata Kelola. Sementara paslon 02 ada 7 tawaran prgram.
Paslon 01 memang saling melengkapi antara legislator dan birokrat. Lalu paslon 02 keduanya adalah legislator sehingga mungkin dirasa kurang variatif. Meski begitu, Ronny berharap keduanya bisa mengimplementasikan visi dan misinya untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Saya berharap kepada keduanya bisa merealisasikan visi dan misinya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan Kota Semarang,” ujarnya.
Baca Juga: Tanggul Laut di Tambaklorok Kurangi Dampak Banjir dan Rob Masyarakat Pesisir Pantura
Berikut program tata kelola pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota yang dibedah oleh Ronny Maryanto, diantaranya;
Agustina Wilujeng – Iswar Aminuddin
- Musrenbang tingkat RT
- Musrenbang tematik
- Mewajibkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada setiap OPD
- Mengandeng Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses realisasi anggaran
- Penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan probity audit proses pengadaan barang dan jasa.
- Pendidikan anti korupsi dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan masyarakat sipil maupun komunitas antikorupsi yang telah ada.
- Mewujudkan manajemen ASN berbasis meritrokrasi
- Keterbukaan informasi APBD.
- Mengintegrasikan seluruh berbagai aplikasi layanan yang telah ada menjadi satu portal / satu aplikasi.
- Mempercepat respon pengaduan masyarakat dengan satu aplikasi terpadu berbasis admin bukan mesin.
Baca Juga: Drama Perselingkuhan Luna Maya dan Darius Sinathrya, Cek Sinopsis Series Main Api Disini !