30 Persen Nelayan di Semarang yang Bisa Akses BBM Bersubsidi, Pengelola SPBN: BBM Ilegal Harus Ditertibkan

KONTENJATENG.COM, - Tercatat hanya 30 persen nelayan di Kota Semarang yang bisa mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Demikian disampaikan Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Tengah, Slamet Ari Nugroho, kemarin.

Menurutnya, belum semua nelayan di Kota Semarang bisa mengakses BBM bersubsidi. Dari data yang ada, total 733 nelayan tangkap di Kota Semarang, baru 30 persen yang bisa mengakses BBM bersubsidi.

Ditambah lagi kata dia, kenaikan harga BBM akan semakin menyengsarakan kondisi para nelayan.

“Kita lakukan pendampingan agar agar nelayan dapat mendapatkan syarat untuk pembelian bahan bakar subsidi,” katanya.

Baca Juga: Link Legal Nonton KKN di Desa Penari Versi Uncut, Sudah Bisa Ditonton di Rumah atau di HP Anda !!

Setelah melakukan pendampingan akhirnya para nelayan diberi surat rekomendasi yang ternyata prosesnya cukup sulit untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Selan itu, pihaknya menyayangkan tidak ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah TPI.

“Sesuai UU Perlindungan Nelayan Nomor 7 Tahun 2016 harus ada SPBN berbasis di wilayah nelayan atau di dekat TPI,” katanya menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, salah satu nelayan di Tambak Lorok, Imam mengatakan, ia harus ke SPBU Kaligawe karena tidak ada agen pengisian bahan bakar di dekat laut.

“Dulu ada SPBN AKR, tetapi sekarang sudah tidak beroperasi lagi,” katanya.

Baca Juga: Semarang Berlakukan Denda bagi Pemberi Uang Kepada Pengemis, Anang Budi Utomo: Penegakkan Perda Harus Bijak

Menanggapi hal tersebut, pengelola lama SPBN AKR di Tambak Lorok, Muhammad Rozikin mengatakan, pihaknya berhenti beroperasi sekitar 4 tahun lebih karena target penjualan tidak tercapai.

"Sehari hanya melayani maksimal 3 ton padahal target per hari 10 ton. Jauh dari target sehingga kami pun terpaksa tutup sementara," akuinya kepada kontenjateng.com.

Menurutnya, sebagai pengelola SPBN pihaknya tinggal menunggu program dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melanjutkan operasional SPBN AKR.

Baca Juga: Jauh dari Kebisingan, BPI Regency Srondol Kulon Jadi Solusinya: Hunian View Gunung Tengah Kota Semarang