KONTENJATENG.COM - Pada peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei, DPRD Kota Semarang menegaskan pentingnya mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, menyatakan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan buruh, termasuk mencegah terjadinya PHK agar Kota Semarang tetap kondusif.
"Menekan PHK itu wajib. Jika tidak, wilayah Semarang bisa menjadi tidak kondusif dengan adanya PHK. Maka, perlu diminimalisir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Pilus, panggilan akrabnya, Kamis (1/5/2025).
Baca Juga: DPRD Kota Semarang Dorong Pemanfaatan Sampah dengan Nilai Ekonomi
Pilus mengungkapkan bahwa kehilangan pekerjaan adalah kekecewaan besar bagi yang terkena PHK, sehingga diperlukan upaya dan antisipasi agar hal tersebut tidak terjadi.
Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ia mendukung kenaikan upah pekerja karena kebutuhan pokok yang terus meningkat setiap tahun.
Jajaran legislatif terus mendorong adanya kenaikan upah minimum kota (UMK).
"Keinginan semua sama. Setiap tahun ada kenaikan karena kebutuhan pokok meningkat. Itu wajar," tuturnya.
Baca Juga: USM dan BKKBN Jateng Sinergi untuk Pembangunan Keluarga dan Kependudukan
Lebih lanjut, pada Hari Buruh ini, Pilus bersama beberapa anggota dewan siap siaga di Kantor DPRD Kota Semarang.
Mereka bersedia menerima aspirasi dari para buruh yang mungkin ingin menyampaikan pandangan mereka.
"Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, teman-teman buruh dan mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi dalam bentuk aksi. Tahun sebelumnya, tidak ada yang menerima karena dewan berada di luar kota. Kami menghimbau agar teman-teman dewan hadir, supaya tidak mengecewakan saat May Day," pungkasnya.