Istilah Zonasi dan Ujian di Pendidikan Dasar akan Dihilangkan, Ciptakan Sistem yang Lebih Inklusif dan Adaptif

Beberapa pihak mendesak pemerintah untuk mengembalikan UN sebagai indikator kualitas siswa. Sementara itu, sistem zonasi, yang bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, juga menuai kritik karena sering disalahgunakan.

"Banyak orang tua siswa mengeluhkan sistem ini karena masih rawan dimanipulasi. Ada banyak kasus orang tua siswa merekayasa kartu keluarga agar anaknya diterima di sekolah tertentu," terang Abdul Mu'ti.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti menyebut bahwa konsep baru PPDB telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Namun, pembahasan mendalam belum sempat dilakukan karena agenda rapat terbatas lainnya.

Baca Juga: Dituding Arogan, Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro Didemo ASN

"Itu baru kami sampaikan dalam bentuk tertulis dan tadi tidak sempat dibahas karena beliau ada agenda lain," ujarnya pada Jumat 17 Januari 2025.

Meski begitu, Abdul Mu'ti optimistis bahwa kebijakan baru akan segera diputuskan oleh Presiden, dengan kepentingan koordinasi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait serta sosialisasi kepada masyarakat.

Ketika ditanya apakah sistem baru PPDB akan menghapus zonasi secara keseluruhan, Abdul Mu'ti memilih untuk tidak menjelaskan secara rinci.

"Semua akan ada penjelasan setelah itu terbit, semua akan indah pada waktunya," pungkasnya.

Baca Juga: Ramai di Medsos Soal Makan Bergizi Gratis, dari Kecaman Deddy Corbuzier ke Siswa hingga Prabowo Minta Maaf

Penghapusan istilah ujian dan zonasi diharapkan dapat menghadirkan sistem pendidikan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Publik menantikan bagaimana perubahan ini akan berdampak pada sistem pendidikan di Indonesia.