KONTENJATENG.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan menggelar Forum Group Discussion (FGD) Pembinaan Data Sektoral bersama para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait selaku produsen data.
Forum Group Discussion (FGD) bertujuan agar nantinya OPD berupaya menyajikan data statistik sektoral yang valid, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Data statistik menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan di berbagai sektoral yang sangat menentukan keakuratan dan kesesuaian kebijakan yang dibangun.
Di sisi lain, data menjadi pijakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan di masing-masing sektoral. Dengan pijakan yang kuat sangat menentukan apakah kebijakan yang dibangun sudah sesuai, tepat sasaran, dan akurat.
Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid mengatakan jika seiring kebutuhan data yang terus meningkat maka ketersediaan data statistik yang berkualitas sangat diperlukan.
Hal ini untuk memenuhi kebutuhan data setiap instansi, guna mendukung optimalisasi perencanaan dan pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan.
Sebab, kata Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan, data yang akurat dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menentukan perencanaan program strategis. Oleh karena itu, Aaf menekankan adanya kolaborasi dan sinergi yang kuat antar OPD terkait dalam menyajikan data sektoral.
''Kegiatan ini dihadiri hampir semua dinas terkait. Harapannya, kegiatan ini bisa menjadi ilmu baru para peserta Forum Group Discussion (FGD). Hal yang terpenting, adanya kerjasama dan kolaborasi yang terbangun, dimana Badan Pusat Statistik (BPS) ini pasti membutuhkan data sektoral dari dinas-dinas terkait,'' ucap Aaf saat membuka Forum Group Discussion (FGD), di Hotel Howard Johnson (Hojo) Pekalongan, Selasa 30 Juli 2024.
Aaf meminta kepada OPD terkait agar data sektoral yang sudah ada ini dikembangkan ke sektor-sektor lain. Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dilakukan OPD di Kota Pekalongan, terkait data sektoral perikanan, lingkungan hidup, dan lain-lain.
Melalui kegiatan ini, pihaknya mengajak seluruh pengelola data statistik sektoral di seluruh OPD Pemerintah Kota Pekalongan untuk memiliki komitmen dalam menyediakan, pengumpulan data dengan baik, guna mengoptimalkan pengelolaan data statistik sektoral di Kota Batik.
Apalagi dengan luasan wilayah yang kecil dan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, kata Aaf, pengumpulan data di Kota Pekalongan relatif tidak ribet. Hanya terkadang, adanya pembatasan kebijakan Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat, membuat Pemda harus bisa menyinkronkan.
''Seperti halnya data sektoral yang ada di Dinas Sosial. Sebagai contoh, data warga yang harus diberikan PKH, walaupun usulan dari Pemkot, namun yang menyetujui siapa saja penerimanya dari Pemerintah Pusat. Sehingga, hal ini menjadi masalah. Maka pengelolaan data statistik sektoral harus terintegrasi, sinergi dan kolaborasi,'' tambah Aaf.