Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan, Rahyudin menuturkan untuk mendapatkan data sektoral yang berkualitas maka datanya harus relevan. Sesuai dengan yang saat ini dibutuhkan, akurat, mudah diakses, tepat waktu, mudah ditafsirkan dan konsisten.
Optimalisasi pengumpulan data harus dilakukan oleh sumber daya yang profesional, artinya memahami dan mengerti, jujur, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
''Kami punya komunitas tim pengelola data statistik sektoral untuk mewujudkan Pekalongan Satu Data, yang didalamnya ada OPD terkait seperti Bappeda sebagai sekretaris tim, Dinkominfo sebagai wali data, Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina data. Sementara, OPD terkait lainnya sebagai produsen data,'' ungkap Rahyudin.
Rahyudin menegaskan, tidak semua data bisa ditampilkan (diekspose) begitu saja, sebab data itu sifatnya berubah-ubah setiap tahunnya. Oleh sebab itu, perlunya pembinaan data sektoral.
''Selama ini, masyarakat mengira ketika butuh data semuanya terpusat ke Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal, data yang kami punya merupakan data makro. Contohnya data kemiskinan, di Badan Pusat Statistik (BPS) datanya berupa angka sebesar 6,9 persen. Untuk by name dan by address yang mengetahui datanya dinas terkait, untuk hal ini Dinas Sosial,'' papar dia.
Dirinya menilai, pentingnya statistik dalam pembangunan, menentukan masa kini dan masa depan, dengan data yang akurat sangat berkontribusi untuk memastikan antara sasaran dan tujuan bisa tepat, serta dapat mengevaluasi dampaknya.
Pihaknya berharap, kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dapat memberikan pemahaman bahwa statistik sektoral ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
''Diperuntukkan bagi setiap OPD yang memerlukan kolaborasi data antar perangkat daerah, untuk kemudian dilakukan penyusunan data dan analisis data. Dalam rangka menunjang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan,'' pungkas dia.