BANJARNEGARA - Kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai sekarang masih terus disosialisasikan kepada masyarakat.
Baru-baru ini, kegiatan itu dilaksanakan di Gedung Serbaguna Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dengan tema 'Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Banjarnegara: Dari Pajak Kita Berpijak.'
Dihadapan warga desa, Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD)/ Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Banjarnegara Asnadi mengakui saat ini pihaknya masih menggenjot penerimaan pendapatan dari PKB. Hal itu mengingat masih rendahnya kesadaran warga dalam pembayaran pajak.
Baca Juga: Masyarakat Perlu Pahami '4 Pilar Kebangsaan'
Pajak Daerah itu diantaranya PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan membauar pajak, salah satunya PKB, maka masyarakat pun mampu menghindari '3 Ajang.'
Apa itu '3 Ajang? Asnadi menjelaskan '3 Ajang' merupakan singkatan dari Aja Nganti Kena Denda, Aja Nganti Diparani neng Omah, & Aja Nganti Motore Dadi Bodong.
"Kami terus berupaya untuk mengejar target pajak itu dengan melakukan pendekatan persuasif (door to door) dengan wajib pajak dan bekerjasama dengan beberapa pihak.
Hal tersebut perlu dilakukan mengingat pajak daerah juga untuk membangun daerah," kata Asnadi.
Dikatakan, manfaat pembayaran PKB itu diantaranya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, membangun dan memelihara jalan sekaligus meningkatkan moda transportasi umum.
Bahkan, pembayaran PKB tersebut juga untuk membiayao sektor pendidikan, sektor sosial, dan lain sebagainya.
"PKB itu juga sebagai bentuk kepastian hukum bagi wajib pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo yang hadir sebagai narasumber.
Dalam hal ini, ia juga menegaskan bahwa pembayaran PKB itu penting sehingga ia menyarankan agar UPPD Banjarnegara untuk lebih kreatif lagi mengupayakan penerimaan pembayaran PKB dari masyarakat.
"Memang, persoalan bayar pajak itu sulit. Bahkan, piutang pajak di Kabupaten Banjarnegara tergolong tinggi. Lihat saja di pedesaan, banyak motor-motor yang tidak ada plat nomornya," katanya, yang akrab dipanggil B.E.P.
Baca Juga: Kaum Muda Jangan Malu Jadi Petani !!
GANDENG ORMAS
Dikatakannya, upaya penagihan PKB dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya bekerjasama dengan perangkat desa. Ia menilai perangkat desa sangat memahami warganya sehingga dibutuhkan pendekatan persuasif.
"Cara lainnya yakni dengan menggandeng ormas atau organisasi seperti Pemuda Pancasila. Karena, ormas itu memiliki jumlah anggota yang banyak seperti Pemuda Pancasila di Banjarnegara ini. Diharapkan, dengan kerjasama seperti itu, penerimaan PKB dapat meningkat," ujarnya.**