Ketua Komisi B DPRD Semarang Desak Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan

KONTENJATENG.COM — Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, menyoroti masih tingginya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat miskin di tengah penurunan angka kemiskinan.

Ia mendesak Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan.

“Kita tidak butuh program yang hanya bersifat seremonial. Harus ada langkah konkret dan kolaboratif antara dinas terkait, dunia usaha, komunitas lokal, dan perguruan tinggi agar tercipta ekosistem ekonomi rakyat yang kuat,” ujar Joko Widodo, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca Juga: Warga Kabupaten Pekalongan dan Sekitarnya Berbondong-Bondong Saksikan Gelaran Musik dan Hiburan Lain dalam Pesta Raya Indosiar di Alun-Alun Kajen

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang dalam laporan Profil Kemiskinan 2024, angka kemiskinan tercatat menurun menjadi 4,03 persen. Angka ini menunjukkan perbaikan sebesar 0,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun Joko menegaskan bahwa penurunan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh.

“Turunnya persentase penduduk miskin memang patut diapresiasi, tetapi jangan sampai kita terlena. Yang lebih memprihatinkan justru indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami peningkatan,” jelasnya.

Baca Juga: Mahasiswa KKN Ilmu Komunikasi USM Latih UMKM Gemah Jualan di Sosmed dan Marketplace

BPS mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 0,54 menjadi 0,59, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,10 menjadi 0,12. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin menurun, mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan justru mengalami tekanan ekonomi yang lebih berat.

Joko Widodo meminta agar kebijakan yang diambil pemerintah kota lebih berpihak kepada masyarakat miskin secara langsung.

“Fokus kita seharusnya bukan hanya mengejar angka makro, tapi bagaimana kehidupan sehari-hari rakyat kecil bisa terbantu secara nyata,” tegasnya.

Baca Juga: DPRD Kota Semarang Dukung Pemulihan WNI Eks Migran Korban Kekerasan, Ini Komitmen Siti Roika

Menurutnya, pendekatan yang hanya berorientasi pada statistik tak akan menyelesaikan persoalan.

Ia mendorong agar pemerintah kota merancang kebijakan yang lebih menyentuh aspek kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, permodalan UMKM, serta pembukaan lapangan kerja berbasis lokal.

“Kemiskinan itu nyata, dan hanya bisa dilawan dengan aksi nyata, bukan dengan seremoni,” pungkasnya.