Kesadaran Masyarakat Masih Rendah, AYO BAYAR PAJAK MOTOR !

PURBALINGGA - Hingga kini, masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak kendaraan bermotor.

 

Dari kondisi itu, perlu upaya untuk kembali meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut.

 

Seperti dilakukan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Purbalingga, yang masih gencar melakukan kegiatan sosialisasi soal kepatuhan pembayaran PKB.

 

 

Dengan menggandeng Anggota Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo, UPPD Purbalingga menggelar sosialisasi di Aula PM Collaborarion Kabupaten Purbalingga, baru-baru ini.

 

Pada kesempatan itu, Sriyono selaku Kepala UPPD Purbalingga menjelaskan soal hasil dari pembayaran PKB tersebut yang akan/ tetap kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah.

 

"Jadi, PKB itu nantinya kembali ke masyarakat. Semua pembangunan di daerah juga berasal dari pajak yang telah dibayarkan masyarakat. Untuk itu, kami  menghimbau agar tepat waktu dalam pembayaran pajaknya," harapnya.

 

 

Disamping itu, pihaknya juga harus mengejar target penerimaan pendapatan pajak pada setiap tahunnya.

 

Datanya mencatat, sejak Januari hingga Juni 2023 realisasi penerimaan PKB sebesar Rp 49,11 miliar atau 44,63% dari target sebesar Rp 110,04 miliar.

 

"Realisasinya baru segitu angkanya, sehingga kami perlu lebih menggenjot lagi penerimaan pendapatan dari PKB. Kalau tidak mencapai target itu, saya nanti akan ditegur sama Pak Bambang," katanya tersenyum.

 

 

Senada, Bambang Eko Purnomo juga menegaskan bahwa pembayaran PKB itu sangat penting. Ia menyarankan UPPD Purbalingga untuk lebih kreatif dan inovatif lagi mengupayakan penerimaan pembayaran PKB dari masyarakat. 

 

"Memang, soal (sadar) bayar pajak itu sulit. Bahkan, piutang pajak di Purbalingga saja tergolong tinggi. Lihat saja di pedesaan, banyak motor-motor yang tidak ada plat nomornya di jalanan," katanya, yang akrab dipanggil B.E.P.

 

 

Dikatakannya, upaya penagihan PKB itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya bekerjasama dengan perangkat desa.

 

Ia menilai perangkat desa sangat memahami warganya sehingga dibutuhkan pendekatan yang persuasif.

 

"Cara lainnya adalah dengan menggandeng ormas. Karena, ormas itu memiliki jumlah anggota yang sangat besar seperti Pemuda Pancasila. Diharapkan, dengan kerjasama seperti itu, penerimaan PKB pun dapat meningkat," ujarnya. **